Follow
Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa empat saksi terkait korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM Surabaya 01 Antam) tahun 2018.
Empat saksi yang diperiksa di antaranya, CCI selaku Account Representative (AR) WP a.n PT Tridjaya Kartika tahu 2018, RHA selaku Account Representative (AR) WP a.n tersangka BS tahun 2018, YH selaku Manager Trading & Services periode 2017 s/d 2020, dan BS selaku Direktur CV Bahari Sentosa Arta.
"Adapun keempat orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dalam penjualan emas oleh Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 Antam (BELM 01 ANTAM) tahun 2018 atas nama Tersangka BS dan Tersangka AHA," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Ketut Sumedana, Selasa 7 Mei 2024.
Kapuspenkum menambahkan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Duduk Perkara
Tim Penyidik sebelumnya telah menetapkan BS dan AHA sebagai tersangka dalam perkara ini. BS, pengusaha properti mewah yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur, menjadi tersangka setelah memeriksanya sebagai saksi.
Penyidik berkesimpulan telah ditemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka. BS kini mendekam di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung.
Tim Penyidik telah menyita uang tunai Rp130 juta, berupa mata uang asing yang dibawa oleh BS. Penyidik akan mengkaji apakah uang tersebut terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh BS.
Selain itu, Penyidik juga menggeledah beberapa rumah milik BS dan sebuah kantor di wilayah Jawa Timur untuk mencari bukti-bukti pendukung keterkaitannya dalam perkara tersebut.
BS bersama beberapa oknum PT Antam Tbk diduga merekayasa transaksi jual-beli emas antara bulan Maret hingga November 2018. Transaksi itu dilakukan dengan harga di bawah ketentuan PT Antam Tbk.
Untuk melancarkan aksinya, BS dan oknum pegawai PT Antam Tbk tidak melakukan mekanisme transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, oknum pegawai PT Antam Tbk dapat menyerahkan logam mulia kepada BS melebihi dari jumlah uang yang dibayarkan.
Untuk menutupi kekurangan jumlah logam mulia pada saat dilakukan audit oleh PT Antam Tbk pusat, BS bersama dengan EA dan oknum pegawai PT Antam, yakni EK, AP, dan MD, telah merekayasa dengan membuat surat palsu yang seolah-olah membenarkan adanya pembayaran dari BS kepada PT Antam Tbk.
Berdasarkan surat palsu tersebut, seolah-olah PT Antam Tbk masih memiliki kewajiban menyerahkan logam mulia kepada BS. Surat palsu tersebut bahkan digunakan oleh BS untuk melakukan gugatan perdata.
Akibat perbuatan BS, PT Antam Tbk diduga mengalami kerugian senilai 1.136 Kg (seribu seratus tiga puluh enam kilo gram) emas logam mulia. Jika dikonversi dengan harga emas per 18 Januari 2024, nilainya sekitar Rp1,266 triliun.
Peran AHA
Pada 2018, AHA yang menempati posisi General Manager PT Antam Tbk secara berturut-turut bertemu dengan BS.
Pertemuan itu untuk membicarakan rencana pembelian logam mulia oleh BS. AHA memberikan perlakuan khusus kepada BS dengan mengubah pola transaksi seolah-olah BS mendapat diskon.
AHA dan BS kemudian bersepakat untuk melakukan pembelian logam mulia di luar mekanisme yang ditentukan PT Antam Tbk supaya AHA mendapat keleluasaan dalam proses pendistribusian pengeluaran logam mulia dari PT Antam Tbk
Dengan mekanisme yang tidak sesuai ketentuan, AHA dapat mengirimkan emas sebanyak 100 kilogram kepada BS meskipun tanpa didasari surat permintaan resmi dari BELM Surabaya 01 Antam.
Guna menutupi adanya penyerahan emas kepada BS yang dilakukan di luar mekanisme, AHA membuat laporan yang seolah-olah menunjukkan kekurangan stok emas tersebut sebagai hal yang wajar.
Penyidik menjerat BS dan AHA dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Reporter
- Eko Huda
Rekomendasi
Kasus Impor Gula
Ditangkap di Kalteng, Kejagung Kembali Tahan 1 Tersangka Perkara Importasi Gula
Hingga saat ini Kejaksaan telah menahan 11 tersangka dalam perkara yang menyeret mantan Mendag TTL
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru dalam Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Para tersangka merupakan direktur utama dan direktur dari perusahaan gula nasional
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Serahkan Tersangka ZR dan Barang Bukti ke JPU Kejari Jaksel
Pelaksanaan Tahap II terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Oknum Hakim inisial RS diduga menerima suap dalam proses pemilihan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Penyidik JAM-Pidsus Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
4 saksi yang diperiksa merupakan pegawai dari PT Timah Tbk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
2 Pegawai PT Timah Tbk Jadi Saksi Penyidikan Perkara Komoditas Timah Korporasi
Pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi komoditas timah dengan lima korporasi tersangka
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Jaksa Penyidik Periksa 2 Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Komoditas Timah Korporasi
Dua saksi yang diperiksa merupakan karyawan PT Timah Tbk dan seorang Kabag di UPDB Toboali
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Direktur dan GM PT Timah Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara yang menyeret lima tersangka korporasi
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan Periksa 2 Saksi dari Kemendag dan PPI Terkait Perkara Dugaan Korupsi Importasi Gula
Pemeriksaan kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dari perkara dimaksud
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejagung Periksa Ketum DPP APTRI Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Pemeriksaan terkait penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula dengan tersangka TTL dkk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Duta Palma
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Perkara Korupsi Duta Palma Group, Barang Bukti dari Lahan, Helikopter, Sampai Uang Rp6 Triliun
Selain dua tersangka korporasi, satu tersangka merupakan direktur utama dan ketua yayasan terkait Duta Palma Group
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
JPU Ajukan Banding Atas Putusan Vonis 4 Terdakwa Perkara Korupsi Timah
Kejaksaan Agung menilai putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat
Baca Selengkapnya
budi said
Crazy Rich Surabaya Budi Said dan Oknum Pegawai Antam Divonis Bersalah dalam Perkara Jual Beli Emas
Penasihat Hukum Budi Said dan JPU menyatakan banding atas vonis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakpus
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Pegawai BPN Tangsel dan Anak Tersangka ZR Sebagai Saksi Perkara Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara pemufakatan jahat suap dan/atau gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur dengan tersangka ZR dan LR.
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Istri dan Anak ZR Sebagai Saksi Perkara Skandal Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Kedua tersangka diperiksa jaksa penyidik JAM-Pidsus Kejagung pada Senin, 23 Desember 2024
Baca Selengkapnya
Korupsi Duta Palma
5 Tersangka Korporasi dan Barang Bukti Perkara Duta Palma Group Dilimpahkan ke JPU Kejati Jakpus
5 tersangka korporasi Duta Palma Group disangka dengan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Permohonan Praperadilan Heru Hanindyo, Oknum Hakim Terjerat Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Dinyatakan Gugur
Permohonan praperadilan yang diajukan Heru Hanindyo tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pemeriksaan perkara pokok di pengadilan
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa 4 Pejabat Lintas Kementerian dan Bulog Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Salah satu saksi yang diperiksa menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Perindustrian tahun 2016-2018
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Perusahaan Gula Rafinasi Terkait Perkara Impor Gula
Para saksi diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi impor gula di Kemendag tahun 2015-2016 dengan tersangka TTL dkk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
2 Direktur Perusahaan Swasta Jadi Saksi Perkara Perkeretaapian Medan
Kedua saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta Besitang-Langsa dengan tersangka PB
Baca Selengkapnya
