

Kejaksaan Agung menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penetapan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia pada Senin, 26 Januari 2023 di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Wakil Jaksa Agung Sunarta menyampaikan bahwa penyebutan Jaksa Agung dalam struktur pemerintahan baru ada dalam penetapan pelantikan pejabat tinggi negara Kabinet Presidensil pada 2 September 1945. Jaksa Agung pertama yang dilantik adalah Mr. Gatot Taroenamihardja.
Dengan dilantiknya Jaksa Agung pertama kali dalam Kabinet Presidensiil, menjadi penanda telah dikukuhkannya institusi Kejaksaan RI pada struktur ketatanegaraan Indonesia.
Pasca dikukuhkannya Kejaksaan RI sebagai badan di bawah naungan Kementerian Kehakiman yang menjalankan fungsi terkait kekuasaan kehakiman, pada 6 Mei 1951 diadakan konferensi para Jaksa yang menyepakati untuk membentuk wadah organisasi profesi Jaksa dengan nama Persatuan Djaksa-Djaksa seluruh Indonesia (PERSADJA).
ujar Sunarta.
Seiring berjalannya waktu, lanjut dia, eksistensi institusi Kejaksaan RI terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.
Perubahan mendasar terjadi pada struktur kelembagaan Kejaksaan RI yang pertama diawali pada saat rapat kabinet memutuskan bahwa Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman.
Keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang mulai berlaku sejak 22 Juli 1960. Oleh karenanya, 22 Juli ditetapkan sebagai Hari Bhakti Adhyaksa atau ulang tahun institusi Kejaksaan Agung.
jelas Sunarta.
Dia menambahkan bahwa riwayat pengabdian jaksa sebagai aparat penegak hukum khususnya penuntut umum, jauh melampaui usia organisasi Kejaksaan dan profesi jaksa itu sendiri.
Namun semenjak ditetapkannya hari lahir organisasi profesi jaksa (PERSAJA) pada 6 Mei 1951, menimbulkan pertanyaan terkait dengan sejarah lahirnya Kejaksaan RI.
ujarnya.
Oleh karena itu, Sunarta mengatakan bahwa FGD ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sejarah terbentuknya kejaksaan sekaligus menggali saran dan masukan dari para peserta diskusi dalam menetapkan hari lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia.
Dengan mengetahui sejarah kejaksaan, insan Adhyaksa diharapkan akan lebih mengenal jati diri dan identitas institusi kejaksaan maupun profesi jaksa.
Adapun narasumber dalam FGD ini yakni Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Mulyana, M.Hum. dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Fachrizal Afandi, S.Psi., S.H., M.H. selaku Tenaga Ahli Jaksa Agung RI, dan Sejarawan Iip D. Yahya.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaOpini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id