Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan

Inovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi

Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.

Jaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.

Pemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam

Kejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada

Salah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba

Penggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya

Tersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim

Tiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.

Total uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta

Kejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta

Begini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.

Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini

Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.

Sebelumnya penyidikan menemukan dua alat bukti dan barang bukti dugaan korupsi dana PNPM tahun 2019-2023.

Kejari akan mulau menerapkan aplikasi Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) dan MySimkari

Perbuatan tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara sampai Rp1,2 miliar

Penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik Kejari Bintan.

Kesepuluh oknum polisi tersebut diduga bertindak sebagai penjual barang haram tersebut

Kejati NTB masih mencari satu orang tersangka berinisial MSL yang sedang dalam pencarian tim penyidik

Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan di Dinas Kebudayaan DK Jakarta dengan nilai anggaran sekitar Rp150 juta

Kejati Jatim telah memberikan persetujuan restorative justice terhadap 373 perkara selama tahun 2024

Anggaran pembangunan Masjid Nurul Jannah, Ohoi Nerong itu bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malra.