Follow
Aset kripto rentan dijadikan alat pembayaran untuk tindak pidana. Hal ini disampaikan Kejaksaan Agung dalam Focus Group Discussion yang bertemakan "Penanganan Aset Kripto dalam Perkara Pidana."
Hasil dari FGD ini diharap dapat membantu penyusunan Pedoman Jaksa Agung dan Surat Edaran dalam rangka penanganan barang bukti aset kripto dalam perkara pidana.
Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum, Asri Agung Putra menyampaikan penegakan hukum di era transformasi digital saat ini dihadapkan dengan modus operasi kejahatan yang sangat canggih.
Salah satunya adalah kejahatan yang menggunakan sarana mata uang virtual atau disebut aset kripto (cryptocurrency).
Berdasarkan data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI), jumlah pengguna aset kripto yang terdaftar naik dari 11,2 juta pada tahun 2021 menjadi 16,55 juta pada tahun 2022. Sedangkan nilai transaksi aset kripto mencapai Rp296,66 triliun pada bulan November 2022.
“Data tersebut memberikan gambaran faktual bahwa potensi penggunaan aset kripto dalam tindak pidana di indonesia dapat terjadi dalam skala besar,” ujar Asri.
Asri menambahkan bahwa aset kripto sering digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
Kejahatan tindak pidana tersebut dilakukan melalui skema pembobolan email bisnis, skema phishing, pemerasan, ransomware, pembajakan kripto, skema ponzi, penipuan percintaan/pekerjaan, bisnis layanan keuangan tidak berlisensi, dark web activity, pornografi anak, penjualan narkotika, perdagangan senjata, terorisme sampai pencucian uang.
Aset kripto merupakan barang bukti yang memiliki sifat yang sangat rentan, nilainya fluktuatif, serta mudah berubah dan dipindahtangankan.
Oleh karena itu, kata dia, penanganannya harus dilakukan dengan cepat dan tepat, terutama dalam hal pembuktian perkara pidana.
“Tanggung jawab pembuktian ada di pundak aparat penegak hukum. Terutama dalam menjaga integritasnya saat penanganan aset kripto, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, maupun pelaksanaan putusan pengadilan,” ujar Asri.
Dalam praktiknya, terdapat berbagai kendala penanganan aset kripto sebagai barang bukti. Di antaranya metode atau tahapan penanganan aset kripto yang masih menggunakan metode konvensional.
Yakni dengan cara menkonversi aset kripto menjadi mata uang fiat (tunai), metode penentuan nilai aset kripto yang belum pasti, kedudukan aset kripto sebagai barang atau alat bukti dan cara mengidentifikasi terhadap aset kripto pada setiap tahapan penanganan perkara.
Menurut Asri, diskusi ini adalah salah satu upaya untuk membina koordinasi yang terpadu antara Penyidik, Jaksa, Hakim, PPATK, OJK, BAPPEBTI serta pedagang aset kripto untuk menyamakan persepsi terkait perkembangan kripto.
Guna merespon kebutuhan hukum tersebut, maka saat ini Kejaksaan melalui Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri sedang menyusun pedoman tentang penanganan aset kripto dalam perkara pidana.
Pedoman tersebut akan menjadi petunjuk bagi para jaksa dalam menangani aset kripto pada tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
Asri Agung Putra berharap diskusi kelompok ini mampu menyerap masukan dari narasumber yang berpengalaman. Selain itu, diskusi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sama terhadap penanganan aset kripto yang ideal dalam perkara pidana.
Kejagung: Aset Kripto Sering Dipakai Tindak Pidana Skala Besar
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda Setyawan
Reporter
- Eko Huda Setyawan
Rekomendasi
kejaksaan RI
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
JAMWAS
Kejagung Rapat Koordinasi dengan Komisi Kejaksaan RI, Tekankan Pentingnya Respon Cepat Pengaduan Masyarakat
Berdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Program Humanis Kejaksaan
Semangat Merawat Keberagaman, JAM-Intelijen Kejaksaan Gelar Aksi Sosial Peringati Tahun Baru Imlek
Kegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung dan BAP DPD RI Bahas Akuntabilitas Perhitungan Kerugian Negara
BAP DPD RI juga menyampaikan keinginannya untuk memperkuat hubungan kerja dengan Kejaksaan RI.
Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen
JAM-Intelijen Ungkap Peran Kejaksaan Agung dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa
Hingga saat ini, total Dana Desa yang dialokasikan untuk 74.754 desa mencapai Rp71 triliun pada tahun 2024, dengan tingkat penyerapan 99,95%.
Baca Selengkapnya
jaksa agung
Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Jaksa Agung Menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI
Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedokan kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak.
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Terus Usut Kasus Korupsi Impor Gula, Kejagung Periksa Ketua Umum Ikatan Ahli Gula Indonesia
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Buka Rakernas 2025, Jaksa Agung Gaungkan Transformasi Kejaksaan Berkeadilan, Humanis, Akuntabel dan Modern
Pentingnya rakernas sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan Kejaksaan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029.
Baca Selengkapnya
Kejagung
Perkara Korupsi Impor Gula Terus Diusut Kejagung, 5 Orang Saksi Diperiksa
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Ini Peran Kejaksaan RI dalam Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi
JAM-Datun mengungkapkan terdapat dua peran utama Kejaksaan dalam pelaksanaan UU tersebut
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kinerja Kejaksaan Agung 2024: Pulihkan Aset Negara Rp1,3 Triliun
Selama 2024, untuk Barang Rampasan Bergerak/Tidak Bergerak sejumlah 19.855 barang.
Baca Selengkapnya
Kejagung
Catatan Akhir Tahun Kejagung: Oknum Jaksa 'Nakal' yang Dijatuhi Sanksi pada 2024
Sanksi ini termasuk sanksi disiplin ringan hingga berat.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejaksaan Agung Memaknai Peringatan Hari Ibu
Upacara Peringatan Hari Ibu ke-96 Tahun 2024 dengan tema “Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya Menuju Indonesia Emas 2045.
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Cegah Persoalan dan Resiko Hukum, PT Petrokimia Gresik Gandeng Kejati Jatim
Untuk itu diharapkan agar PT Petrokimia Gresik senantiasa dapat menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Baca Selengkapnya
Jamintel Kejagung
Kerja Sama JAM-Intelejen dan Sekjen Kementerian Desa dan PDT untuk Pengawalan Dana Desa
iIni merupakan langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Perayaan Natal Kejaksaan, Jaksa Agung RI Ajak Umat Kristiani Menjadi `Garam dan Terang` dalam Penegakan Hukum
Jaksa Agung menekankan pentingnya merenungkan makna kelahiran Yesus Kristus sebagai simbol kerendahan hati, harapan, dan kasih
Baca Selengkapnya
Jamintel Kejagung
JAM-Intelijen: Pentingnya Peran Intelijen dalam Penegakan Hukum Sektor Jasa Keuangan
Kejaksaan RI siap mendukung OJK dalam mengembangkan unit intelijen dan penanganan pengaduan untuk memperkuat sinergi di komunitas intelijen.
Baca Selengkapnya
Badiklat Kejaksaan RI
Jaksa Agung RI: Kejaksaan Butuh Personel Berintegritas Tinggi yang Tidak Pernah Berhenti Belajar
Jaksa Agung RI mengapresiasi kepada Eka Tjipta Foundation yang berkontribusi mendukung pengembangan SDM unggul selama satu dekade terakhir
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
JAM-Datun Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024
Inflasi nasional pada November 2024 tercatat stabil dan cenderung menurun.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Tekankan Sinergitas dan Integritas dalam Berantas Korupsi pada Peringatan Hakordia 2024
Mengutip laporan Transparency International, ada stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada angka 34 & penurunan peringkat dari 110 ke 115.
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
JAM-Datun Kejagung - PT Nindya Karya Jalin Kerja Sama Mitigasi Risiko Hukum
Kerja sama ini menegaskan komitmen Kejagung untuk mendukung sektor BUMN dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia
Baca Selengkapnya
Jamintel Kejagung
JAM-Intelijen Tekankan Semangat Antikorupsi dalam Peringatan Hakordia di Kemenhub
Kejaksaan dan Kementerian Perhubungan menegaskan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan nasional yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
5 Pandangan Kejaksaan RI Terkait Tata Kelola Pertambangan yang Berkelanjutan
Kejaksaan RI menilai pemanfaatan kekayaan nasional harus didasarkan pada prinsip hukum yang tegas, transparan, dan berkeadilan
Baca Selengkapnya
Jamdatun
JAM-Datun Kejagung Berkomitmen Terus Bertransformasi Menjawab Tantangan Hukum yang Makin Kompleks
JAMDATUN memiliki tugas penting meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan
Baca Selengkapnya
Kejati Bali
Kabadiklat Kejagung Kunjungi Kejati Bali untuk Monitoring dan Evaluasi
Kegiatan ini untuk mengevaluasi Para Alumni peserta Diklat dalam mengimplementasikan ilmu yang didapat di satuan kerja masing-masing.
Baca Selengkapnya