

Kejaksaan Agung RI (Kejagung) berkomitmen untuk memastikan hukum tidak hanya hadir sebagai alat penegakan hukum melainkan juga sebagai akselerator pembangunan nasional. Komitmen itu juga akan menjalankan peran hukum mendukung tata kelola sektor pertambangan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur D pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung Agus Sahat S.T. Lumbon Gaol, S.H., M.H. saat menghadiri acara “The Governance and Finance: Supporting Exploration, Value-Added Processing, and Mining in Indonesia's Future” di Hotel Mulia, Jakarta, pada Rabu 4 Desember 2024.
Menurut Agus Sahat, sumber daya mineral seperti nikel, bauksit, emas, dan batubara adalah modal strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
' . $feedValue['description'] . '
ujar Direktur D JAM-Pidum.
Pada acara tersebut, Direktur D memaparkan lima pokok pandangan tata kelola sektor pertambangan yang berkelanjutan. Poin pertama adalah pentingnya pemanfaatan teknologi dalam eksplorasi meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan.
Beberapa teknologi yang bisa diterapkan seperti penggunaan teknologi modern drone, analisis data spasial, dan pemodelan geologi 3D.
Hal kedua adalah hilirisasi untuk nilai tambah. Proses hilirisasi seperti pengolahan nikel untuk baterai kendaraan listrik, ujar Direktur D, merupakan salah satu langkah penting untuk menciptakan nilai tambah dan mendukung transisi energi global.
Khusus di bidang hukum, Agus Sahat mengatakan perlu adabta kerangka regulasi dan penegakan hukum. Kerangka hukum yang kuat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sektor pertambangan.
Sementara penegakan hukum tegas terhadap illegal mining menjadi prioritas dengan menggunakan pendekatan multidoor yang mengintegrasikan sanksi pidana, administratif, dan perdata
Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktur D menyatakan pendekatan humanis dan responsif sangat diperlukan. Hal tersebut dibarengi dengan pendekatan yang berorientasi pada pemulihan kerugian akibat pelanggaran di sektor pertambangan, termasuk penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Terakhir, Kejagung menilai upaya menciptakan tata kelola sektor pertambangan bisa dilakukan dengan adanya kolaborasi dan pendidikan hukum.
ujar Direktur D.
Sebagai rekomendasi, Direktur D menyerukan penguatan regulasi, integrasi kebijakan lintas sektor, dan investasi dalam teknologi serta sumber daya manusia untuk memastikan daya saing global sektor pertambangan Indonesia.
' . $feedValue['description'] . '
ujar Agus Sahat.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaBPA Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaPermohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id