

Sidang perdana pelaku pelecehan seksual pria disabilitas tanpa lengan di Mataram, IWAS atau Agus Buntung digelar di Pengadilan Negeri Mataram, Kamis 16 Januari 2025.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Mataram, Dina Kurniawati mendakwa Agus dengan Pasal 6 huruf C Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) juncto Pasal 15 ayat (1) huruf E dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
Disebutkan, Agus kooperatif mengikuti persidangan. Namun, tersangka meminta adanya penangguhan penahanan karena tidak betah dalam penjara.
' . $feedValue['description'] . '
katanya.
Dakwaan terhadap tersangka Agus merupakan subsidaritas yaitu akan ada dakwaan primer, subsider, lebih subsider, lebih subsider.
Nantinya, JPU akan mendakwa tersangka dengan dakwaan primer terlebih dahulu, ketika dakwaan primer tidak terbukti, akan dibuktikan dengan dakwaan selanjutnya yaitu subsider dan lebih subsider.
Di lain sisi, Tim Kuasa Hukum Agus, Aenuddin mengaku tersangka keberatan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Menurutnya, dakwaan JPU berulang-ulang.
“Secara garis besar pakuannya itu adalah mengulang semua apa yang primer, diulang lagi di subsider, diulang lagi di lebih subsider, diulang lagi di lebih subsider. Yang dibahas adalah bagaimana Agus ddakwa atau dituduh melakukan perbuatan, tempatnya dimana dan caranya apa,” ujarnya.
Dikatakan, Agus keberatan dan membantah semua materi dakwaan yang dilayangkan oleh JPU. Agus menyangkal adanya tindakan manipulasi, memanfaatkan situasi dan kelemahan korban.
“Itu menyangkal semua, artinya itu masuk dalam pokok perkara. Nanti kita akan buktikan,” katanya.
Agus juga dikabarkan mendapatkan bullying atau dirundung oleh tahanan lapas lainnya, bahkan sempat mendapat ancaman dari rekan sesama lapas.
“Sehingga Agus menyampaikan tadi, Agus pada prinsipnya tidak keberatan ditahan. Hanya mohon pengalihan status tahanan menjadi tahanan rumah agar ibunya bisa merawat dia dengan skala yang diperlukan. Hanya itu,” tuturnya.
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaPolitik hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang menghasilkan hukum yang populistik dan responsif
Baca SelengkapnyaAgus keberatan dan membantah semua materi dakwaan yang dilayangkan oleh JPU.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaKe-9 Kejaksaan tersebut meraih penghargaan dari tiga perlombaan yang digelar saat Rakernas Kejaksaan RI
Baca SelengkapnyaSecara khusus, Jaksa Agung meminta untuk dilakukan pelaporan progres pelaksanaan rekomendasi tersebut secara berkala.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaKajati Jatim merupakan 1 dari 5 Kajati yang terpilih memaparkan capaian kinerja dan inovasi dalam Rakernas Kejaksaan Tahun 2025
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaPendiri Sriwijaya Air itu pun akan segera diadili.
Baca SelengkapnyaTransformasi Kejaksaan merupakan salah satu prioritas nasional untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi
Baca SelengkapnyaSalah satu pencapaian penting adalah upaya penyelesaian aset BLBI dengan nilai pemulihan mencapai Rp41 triliun
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaMunas PERSAJA Tahun 2025 menjadi momentum penting pemilihan ketua umum periode 2025-2027
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen berharap seluruh personel intelijen di daerah untuk memahami muatan dan klasterisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Penertiban Kawasan Hutan
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaKepala Kejaksaan Negeri Mataram akan menunjuk 7 orang Jaksa Penuntut untuk melakukan Penuntutan terhadap perkara tersebut.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id