Follow
Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 10 orang saksi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu, Provinsi Riau, Jumat 2 Agustus 2024.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, menyampaikan inisial dan jabatan 10 saksi yang diperiksa tersebut.
10 Saksi yang Diperiksa
1. RMMM selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPP Pratama Rengat.
2. SRD selaku Kepala Desa Patala Bumi.
3. SRT selaku Kepala Desa Kuala Mulia.
4. MRW selaku Kepala Desa Penyaguan.
5. JAW selaku Kepala Desa Kelesa.
6. ZLK selaku Kepala Desa Siambul.
7. MKS selaku Kepal Desa Rumbai.
8. RDG selaku Petani.
9. SHR selaku Kepala Desa Danau Rumbai.
10. AAS selaku Wiraswasta.
Menurut Kapuspenkum, sepuluh orang saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan perkara TPK dan TPPU dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu atas nama Korporasi Tersangka PT Palma Satu (TPK & TPPU), PT Siberida Subur (TPK & TPPU), PT Banyu Bening Utama (TPK & TPPU), PT Panca Agro Lestari (TPK & TPPU), PT Kencana Amal Tani (TPK & TPPU), PT Asset Pacific (TPPU), dan PT Darmex Plantations (TPPU).
"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," ujar Kapuspenkum, Harli Siregar, 2 Agustus 2024. Diketahui sebelumnya, JAM PIDSUS juga telah memeriksa 8 saksi terkait perkara ini pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Duduk Perkara Korupsi PT Duta Palma
Perkara ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Dalam kasus ini, Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pembukaan lahan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit tanpa izin dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tanpa mengantongi hak guna usaha dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pada pengadilan tingkat pertama, Surya Darmadi dihukum 15 tahun penjara, denda Rp1 miliar, membayar uang pengganti Rp2,23 triliun, serta membayar kerugian perekonomian negara Rp39,7 triliun.
Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara. Namun MA menghilangkan hukuman membayar uang kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun.
Dalam putusan kasasi itu, Surya Darmadi hanya wajib membayar kerugian negara Rp2,23 triliun saja.
Kemudian pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 16 tahun penjara. Namun MA menghilangkan hukuman membayar uang kerugian perekonomian negara sebesar Rp39,7 triliun.
Dalam putusan kasasi itu, Surya Darmadi hanya wajib membayar kerugian negara Rp2,23 triliun saja.
Dalam putusan tersebut, hakim menilai ada beberapa perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait perizinan kawasan.
Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik Kejaksaan mendapati masing-masing perusahaan punya lahan kelapa sawit yang berbeda-beda.
Ada perusahaan yang punya izin, ada pula yang tidak mengantongi izin, hingga penyidik menetapkan tujuh korporasi tersebut sebagai tersangka.
Reporter
- Eko Huda
Rekomendasi
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Intelijen Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga Berkuda di Kancah Internasional
Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Setujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Makassar dan Pangkep
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya
Kejati Kepri
Kapal Memilih Bersandar di Singapura, Kejati Kepri Gagas Inovasi Perizinan Labuh Jangkar Terpadu
Inovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca Selengkapnya
Opini
Jaksa, Penyidik Tindak Pidana Tertentu
Opini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Hasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca Selengkapnya
100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
100 Hari Kabinet Merah Putih, JAM-Pidsus Kejaksaan RI Ungkap 3 Kasus Korupsi Kakap
JAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Ditangkap di Kalteng, Kejagung Kembali Tahan 1 Tersangka Perkara Importasi Gula
Hingga saat ini Kejaksaan telah menahan 11 tersangka dalam perkara yang menyeret mantan Mendag TTL
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru dalam Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Para tersangka merupakan direktur utama dan direktur dari perusahaan gula nasional
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Serahkan Tersangka ZR dan Barang Bukti ke JPU Kejari Jaksel
Pelaksanaan Tahap II terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Oknum Hakim inisial RS diduga menerima suap dalam proses pemilihan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Penyidik JAM-Pidsus Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
4 saksi yang diperiksa merupakan pegawai dari PT Timah Tbk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
2 Pegawai PT Timah Tbk Jadi Saksi Penyidikan Perkara Komoditas Timah Korporasi
Pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi komoditas timah dengan lima korporasi tersangka
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembuatan Peta Desa, Kejari Lahat Bakal Periksa Seluruh Kades se-Kabupaten
Kejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Jaksa Penyidik Periksa 2 Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Komoditas Timah Korporasi
Dua saksi yang diperiksa merupakan karyawan PT Timah Tbk dan seorang Kabag di UPDB Toboali
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Direktur dan GM PT Timah Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara yang menyeret lima tersangka korporasi
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan Periksa 2 Saksi dari Kemendag dan PPI Terkait Perkara Dugaan Korupsi Importasi Gula
Pemeriksaan kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dari perkara dimaksud
Baca Selengkapnya
