

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung tercatat sudah menangani 2.316 perkara tindak pidana korupsi di tahap penyelidikan sepanjang tahun 2024. Sementara jumlah penyelamatan keuangan negara di tahun ini ditaksir mencapai Rp44,13 triliun.
Capaian kinerja JAM-Pidsus Kejaksaan Agung RI (Kejagung) itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum dalam Konperensi Pers Akhir Tahun Capaian Kinerja Kejaksaan 2024 di Jakarta, Selasa, 31 Desember 2024.
Kapuspenkum melaporkan, penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani JAM-Pidsus yang masuk tahap penyidikan mencapai 1.589 perkara, penuntutan 2.036 perkara, dan eksekusi 1.836 perkara.
"Dengan upaya hukum sebanyak 511 Banding, 420 Kasasi, dan 59 Peninjauan Kembali," ungkap Kapuspenkum.
Selain korupsi, JAM-Pidsus selama 2024 juga menangani tindak pidana perpajakan dengan 73 perkara di tahap penuntutan dan 51 perkara sudah eksekusi.
Sementara upaya hukum terhadap perkara bidang perpajakan tercatat sebanyak 8 perkara mengajukan banding, 3 kasasi, dan 3 peninjauan kembali.
Tindak pidana khusus lain yang ditangani JAM-Pidsus selama tahun 2024 adalah di bidang kepabeanan dengan rincian tahap penuntutan 51 perkara, eksekusi 35 perkara dengan 2 kasus banding, 3 kasasi, dan 3 peninjauan kembali.
Sedangkan untuk tindak pidana cukai, JAM-Pidsus menangani 157 perkara di tahap penuntutan dan 131 perkara sudah diesekusi.
Dari tindak pidana khusus yang ditangani tersebut, Kejaksaan telah menyelamatkan keuangan negara dengan jumlah penyitaan dan pemblokiran sebesar Rp 44.138.007.447.462
Sementara uang yang sudah disetorkan ke kas negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan RI mencapai Rp 1.697.121.808.424.
Dari ribuan perkara yang ditangani JAM-Pidsus, ujar Kapuspenkum, beberapa kasus menarik perhatian masyarakat. Setidaknya terdapat enam penanganan perkara besar yang menyebabkan kerugian negara cukup besar.
Keenam perkara pidana khusus tersebut adalah:
"Total kerugian negara dari keenam perkara tersebut yaitu Rp310.608.424.224.032, USD7,885,857.36 dan 58,135 kg emas," ungkap Kapuspenkum.
Khusus dalam perkara komoditas timah, Kejagung juga mencatat ada tiga kerugian yang dialami negara. Ketiganya adalah kerugian atas aktifitas kerja sama penyewaan alat processing penglogaman timah yang tidak sesuai ketentuan dengan total Rp2.284.950.217.912,14, kerugian atas pembayaran bijih timah dari tambang timah ilegal senilai Rp26.648.625.701.519, dan kerugian atas kerugian lingkungan akibat tambang timah ilegal berdasarkan perhitungan para ahli lingkungan hidup senilai Rp300.003.263.938.131,14.
Selain perkara komoditi timah, Kejaksaan RI juga mencatat data perhitungan kerugian lingkungan hidup dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group.
Kerugian lingkungan hidup pada kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau oleh Duta Palma Group ditaksir mencapai Rp73.920.690.300.000.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaOpini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id