Follow
Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dikeluarkan pada 13 Mei 2024 menunjukkan bahwa total kerugian negara terkait perkara dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang – Langsa pada Balai Teknik Perkeretaapian Medan Tahun 2017 sampai dengan 2023 mencapai Rp1.157.087.853.322.
Berikut rincian kerugian tersebut:
- Rp, 7.901.437.095,- kerugian negara Pekerjaan Review Design Pembangunan Jalur Kereta Api antara Sigli – Bireuen – dan Kuta Blang – Lhoksumawe – Langsa Besitang TA 2015.
- Rp, 1.118.586.583.905,- kerugian negara Pekerjaan Review Design Pembangunan Jalur Kereta Api antara Besitang - Langsa.
- Rp, 30.599.832.322,- kerugian negara Pekerjaan Review Design Pembangunan Jalur Kereta Api antara Besitang - Langsa.
"Adapun aset yang telah disita oleh tim penyidik diantaranya adalah 36 bidang tanah dan bangunan milik 7 orang tersangka yang berada di Aceh, Medan, Jakarta, dan Bogor, dengan luas total 1.6 hektare yang akan digunakan untuk kepentingan pembuktian hasil kejahatan dan pemulihan kerugian negara,"
ujar Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.
Dalam perkara ini, Tim Penyidik Kejaksaan RI telah menetapkan tujuh tersangka, mereka adalah NSS, AGP, AAS, HH, RMY, AG, dan FG.
Kasus dugaan korupsi ini bermula ketika pada 2017-2019 Balai Teknik Perkeretaapian Medan melaksanakan pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa dengan nilai kegiatan sebesar Rp1,3 triliun.
Dalam pelaksanaan proyek tersebut, Kuasa Pengguna Anggaran sengaja memecah paket-paket pekerjaan agar pelaksanaan lelang dapat dikendalikan, sehingga pemenang lelang paket pekerjaan dapat diatur.
Secara teknis, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan, serta tanpa adanya penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri Perhubungan.
Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
Para tersangka disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Audit BPK Sebut Kerugian Negara Akibat Korupsi Jalur Kereta Api Medan Rp1,1 Triliun, Penyidik Kejaksaan Sita Lahan 1,6 Ha dari 7 Tersangka
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda
Reporter
- Eko Huda
Rekomendasi
100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
100 Hari Kabinet Merah Putih, JAM-Pidsus Kejaksaan RI Ungkap 3 Kasus Korupsi Kakap
JAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Foto Penjemputan dan Penahanan Tersangka HAT Terkait Perkara Korupsi Impor Gula
HAT ditangkap di Pangkalan Bun dan langsung menjalani penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejagung
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Ditangkap di Kalteng, Kejagung Kembali Tahan 1 Tersangka Perkara Importasi Gula
Hingga saat ini Kejaksaan telah menahan 11 tersangka dalam perkara yang menyeret mantan Mendag TTL
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru dalam Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Para tersangka merupakan direktur utama dan direktur dari perusahaan gula nasional
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Serahkan Tersangka ZR dan Barang Bukti ke JPU Kejari Jaksel
Pelaksanaan Tahap II terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Hasil Penggeledahan Kejari Palembang di Rumah Kadisnaker Sumsel: Jam Tangan Rolex, Uang Dollar AS, hingga 7 Buku Tabungan
Penggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Oknum Hakim inisial RS diduga menerima suap dalam proses pemilihan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Penyidik JAM-Pidsus Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
4 saksi yang diperiksa merupakan pegawai dari PT Timah Tbk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kadisnakertrans Terjaring OTT Kejari Palembang, Ditemukan Segepok Uang Rp39,2 Juta di Bawah Meja Kerja
Total uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
2 Pegawai PT Timah Tbk Jadi Saksi Penyidikan Perkara Komoditas Timah Korporasi
Pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi komoditas timah dengan lima korporasi tersangka
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Jaksa Penyidik Periksa 2 Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Komoditas Timah Korporasi
Dua saksi yang diperiksa merupakan karyawan PT Timah Tbk dan seorang Kabag di UPDB Toboali
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Direktur dan GM PT Timah Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara yang menyeret lima tersangka korporasi
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan Periksa 2 Saksi dari Kemendag dan PPI Terkait Perkara Dugaan Korupsi Importasi Gula
Pemeriksaan kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dari perkara dimaksud
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejagung Periksa Ketum DPP APTRI Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Pemeriksaan terkait penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula dengan tersangka TTL dkk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Duta Palma
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Perkara Korupsi Duta Palma Group, Barang Bukti dari Lahan, Helikopter, Sampai Uang Rp6 Triliun
Selain dua tersangka korporasi, satu tersangka merupakan direktur utama dan ketua yayasan terkait Duta Palma Group
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
JPU Ajukan Banding Atas Putusan Vonis 4 Terdakwa Perkara Korupsi Timah
Kejaksaan Agung menilai putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat
Baca Selengkapnya
budi said
Crazy Rich Surabaya Budi Said dan Oknum Pegawai Antam Divonis Bersalah dalam Perkara Jual Beli Emas
Penasihat Hukum Budi Said dan JPU menyatakan banding atas vonis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakpus
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Pegawai BPN Tangsel dan Anak Tersangka ZR Sebagai Saksi Perkara Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara pemufakatan jahat suap dan/atau gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur dengan tersangka ZR dan LR.
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Istri dan Anak ZR Sebagai Saksi Perkara Skandal Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Kedua tersangka diperiksa jaksa penyidik JAM-Pidsus Kejagung pada Senin, 23 Desember 2024
Baca Selengkapnya
Korupsi Duta Palma
5 Tersangka Korporasi dan Barang Bukti Perkara Duta Palma Group Dilimpahkan ke JPU Kejati Jakpus
5 tersangka korporasi Duta Palma Group disangka dengan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Permohonan Praperadilan Heru Hanindyo, Oknum Hakim Terjerat Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Dinyatakan Gugur
Permohonan praperadilan yang diajukan Heru Hanindyo tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pemeriksaan perkara pokok di pengadilan
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa 4 Pejabat Lintas Kementerian dan Bulog Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Salah satu saksi yang diperiksa menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Perindustrian tahun 2016-2018
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa 5 Orang Saksi dari Perusahaan Gula Rafinasi Terkait Perkara Impor Gula
Para saksi diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi impor gula di Kemendag tahun 2015-2016 dengan tersangka TTL dkk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
2 Direktur Perusahaan Swasta Jadi Saksi Perkara Perkeretaapian Medan
Kedua saksi tersebut diperiksa terkait penyidikan dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta Besitang-Langsa dengan tersangka PB
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
3 Tersangka Oknum Hakim Perkara Suap Vonis Bebas Ronald Tannur Dilimpahkan ke Kejari Jakpus
Para tersangka akan menjalani masa tahanan selama 20 hari yang berakhir pada 1 Januari 2025
Baca Selengkapnya