100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Capaian Badiklat Kejaksaan RI
Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI melaporkan sejumlah capaian yang telah diraih sepanjang 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka periode 20 Oktober 2024 sampai 20 Januari 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Dr. Harli Siregar, S.H., M.Hum mengungkapkan salah satu capaian dari Badiklat Kejaksaan RI adalah jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kejaksaan yang sudah mengantongi sertifikasi berjumlah 35.546 pegawai atau 30%.
Menurut Kapuspenkum Badiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selama 100 hari pertama pemerintaha.
"Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum,"
ujar Kapuspenkum Kejagung.
Dalam menjalankan tugasnya, Badiklat Kejaksaan selama 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran melaporkan 4 capaian terkait Diklat teknis fungsional. Capaian tersebut adalah:
Diklat Teknis Fungsional
a. Program Kerja Sama Beasiswa dengan PTN
Badiklat Kejaksaan RI melaksanakan 11 program kerja sama beasiswa dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terdiri dari tiga Program Magister (S2) dan 8 Program Doktor (S3). Adapun jumlah peserta yang mengikuti program ini sebanyak 169 orang yang tersebar di kampus se-Indonesia seperti UGM, Unair, Unbraw, Unhas, Unsoed, Unpas, Universitas Syiah Kuala, Universitas Malikussaleh, Universitas Lampung, dan Universitas Sebelas Maret.
b. Diklat Kerja Sama dengan Lembaga Donor
Berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan telah dilaksanakan melalui kolaborasi dengan sejumlah lembaga donor, seperti:
PUSHAM UII, terkait penyusunan bahan ajar fair trial bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum;
UK Specialist Programme Delivery Manager for SE Asia British Embassy, terkait persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan Pilot Project Terrorism dan Tindak Pidana Korupsi;
Wildlife Conservation Society (WCS), terkait penyusunan modul tentang penanggulangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (ITSL);
United Nation High Commisioner for Human Rights (OCHCR), terkait pembuatan kurikulum Hak Asasi Manusia (HAM) dan workshop untuk 30 orang jaksa;
Sasana Inkliso dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB), terkait pelatihan penanganan perkara yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
c. Capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional
Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN-OGI) selama periode 2023 – 2024 berhasil meluncurkan 3 rencana aksi Diklat terhadap penyandang disabilitas. Outcome dari kegiatan ini berupa tangible goods seperti buku saku penanganan perkara penyandang disabilitas.
Selain itu, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) telah menyusun 9 rencana penyusunan kurikulum dan modul terkait penanggulangan terorisme dan sistem peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas, materi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), tindak pidana kekerasan seksual, penyelidikan dan penyidikan HAM.
Salah satu outcome rencana ini adalah terselenggaranya pelatihan Refresher Workshop Training of Trainer For Elaboration of Human Rights Core Curiculum For 30 Prosecutors di Grand Mahakam Jakarta pada 21 – 23 Oktober 2024.
d. Diklat PPPJ
Badiklat Kejaksaan RI telah melaksanakan Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa Angkatan LXXXI Gelombang I (30 Juli s/d 10 Desember) sebanyak 276 peserta dengan persentase kelulusan mencapai 99,6 persen.
2. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan
Badiklat Kejaksaan RI telah melaksanakan Pelatihan dan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VI, Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2024, dan Manajemen Risiko di mana jumlah peserta yang lulus mencapai 7.848 orang.
Di samping itu, pemenuhan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badiklat Kejaksaan tahun 2024 sebesar 30% dari jumlah ASN Kejaksaan RI (35.546), yaitu 10.664 orang.
Capaian peserta pendidikan dan pelatihan bersertifikasi dari Januari hingga Desember 2024 mencapai 29.392 orang atau 276% dengan rincian:
Bersertifikasi kompetensi BNSP: 643 orang
Bersertifikasi kompetensi non-BNSP: 28.749 orang
3. Realisasi Anggaran
Pada tahun 2024, pagu anggaran Badiklat Kejaksaan RI adalah Rp692,526,026,000 dengan realisasi sampai Desember 2024 mencapai 98,88 persen yaitu sebesar Rp693.191.839.661.
Selain capaian kinerja selama 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, Badiklat dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya, BADIKLAT Kejaksaan RI juga turut menggelar sejumlah kegiatan.
1. Kejaksaan Corporate University
Pembelajaran bimbingan teknis (Bimtek) secara daring dilaksanakan setiap hari Rabu sejak 11 September 2024. Pada kegiatan ini, materi-materi disampaikan berdasarkan kebutuhan per bidang.
Adapun jumlah peserta yang mengikuti mencapai 8.204 orang.
2. Pelatihan Sertifikasi Keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Badiklat Kejaksaan RI telah mengadakan Diklat Kompetensi kepada Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Gelombang II tahun 2024 yang mendapatkan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejumlah 276 peserta.
3. Revitalisasi Sentra Diklat
Selain itu, Badiklat Kejaksaan RI turut memberdayakan 6 Sentra Diklat guna menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan/atau Manajemen di berbagai wilayah se-Indonesia periode November – Desember 2024.
Revitalisasi dimaksud mencakup Sentra Diklat Medan, Sentra Diklat Palembang, Sentra Diklat Bandung, Sentra Diklat Semarang, Sentra Diklat Surabaya, Sentra Diklat Makassar.
Para narasumber yang hadir dalam kegiatan ini merupakan pakar di bidangnya masing-masing sesuai dengan sesi pelatihan yang disampaikan.
"Kehadiran para narasumber dan peserta tentunya mendukung pemberdayaan yang diupayakan oleh Badiklat Kejaksaan RI," ujar Kapuspenkum.
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Capaian Badiklat Kejaksaan RI
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Follow
Rekomendasi
