

Kejaksaan RI melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM-Pidmil) mencatat capaian kinerja di bawah Kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam mendukung Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, selama 100 hari Kabinet Merah Putih periode 20 Oktober 2024-20 Januari 2025.
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
A. Direktorat Penindakan
Merujuk pada data penanganan perkara di JAM PIDMIL tahap Penyelidikan/Penyidikan dan jumlah kegiatan koordinasi pada Direktorat Penindakan, dengan rincian sebagai berikut:
1. Penyelidikan: 1 (satu) perkara terkait dugaan perbuatan melawan hukum dalam pengadaan lahan sekitar 50 Ha di Deli, Sumatera Utara, pada tahun anggaran 2014 s.d. 2015.
Dilakukan oleh beberapa oknum prajurit TNI di BP TWP AD dan Direktur PT Manggala Jaya Utama Sampali, serta dugaan adanya aliran dana TWP AD kepada pihak lain, sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp53.900.000.000 (lima puluh tiga miliar sembilan ratus juta rupiah).
2. Penyidikan: 1 (satu) perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit BRIguna tahun 2016 s.d. 2023.
Penyidikan pidana koneksitas yang dilakukan oleh Terdakwa Dwi Singgih Hartono dkk.
3. Kegiatan Koordinasi: 2 (dua) kegiatan terkait pelimpahan perkara dugaan suap dalam kegiatan pengeluaran barang-barang impor dari kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan supervisi penanganan perkara yang ditangani oleh Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur.
B. Direktorat Penuntutan
Sementara itu, Data Penanganan Perkara Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer tahap Penuntutan dan Jumlah Kegiatan Koordinasi pada Direktorat Penuntutan adalah antara lain:
1. Penuntutan: 2 (dua) perkara yang terdiri dari Kegiatan Tahap 2 (penerimaan tersangka dan barang bukti) terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran kredit BRIguna tahun 2016 s.d. 2023.
2. Kegiatan Koordinasi: 3 (tiga) kegiatan, salah satunya terkait pemeriksaan tindak pidana korupsi dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) tahun 2019 s.d. 2020 di Karawang, Subang, dan Purwakarta, Koordinasi dengan Ahli Hukum Pidana terkait penanganan perkara korupsi BRIguna tahun 2016 s.d. 2023, persiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis penuntutan perkara koneksitas pada Mahkamah Agung.
C. Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi
Berkenaan dengan data penanganan perkara JAM PIDMIL tahap Eksekusi pada Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi, telah terlaksana 1 (satu) Kegiatan Koordinasi dan Sosialisasi perkara koneksitas di wilayah hukum Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera.
Pada kesempatan yang sama, Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa, dan Eksaminasi sampai dengan 20 Januari 2025 masih dalam tahap proses pengajuan Surat Perintah Tim Eksekutor (Kejaksaan dan TNI), sehingga belum ada perkara yang dieksekusi.
Pimpinan Kejaksaan RI memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Adhyaksa di manapun berada, dan semoga capaian kinerja ini dapat dijadikan introspeksi dan evaluasi di tahun 2025 untuk berkinerja lebih baik dan memberikan bermanfaat kepada masyarakat melalui program Kejaksaan dan penegakan hukum.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaBPA Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaPermohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id