

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin menegaskan komitmen institusi Kejaksaan untuk memberikan dukungan secara optimal kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam upayanya menjadi lembaga negara yang bersih, bebas mafia dan korupsi.
Komitmen Jaksa Agung itu disampaikan saat menerima kunjungan Kepala BPOM, dr. Taruna Ikrar beserta jajaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
ujar Jaksa Agung dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu, 11 Desember 2024.
Kerja sama strategis antara Kejaksaan dan BPOM meliputi bidang perdata dan tata usaha negara, pencegahan tindakan pidana korupsi (Tipikor), dan rekomendasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan BPOM.
Kejagung juga akan memberikan dukungan kepada BOM dalam upaya penindakan perkara-perkara terkait obat dan makanan.
"Saya tadi sampaikan, bapak kerja sesuai tupoksinya, kalau ada hal-hal yang menyangkut gugatan serahkan kepada kami untuk menyelesaikan. Bahkan kami juga akan melakukan pendampingan dalam banyak hal," ujar Jaksa Agung.
Sementara itu, Kepala BPOM menjelaskan, BPOM sebagai lembaga negara nonkementerian yang melakukan pelayanan publik ingin menjalankan tugasnya pengawasan obat dan makanan secara bertanggung jawab.
Terlebih BPOM berhubungan dengan ratusan ribu pemangku kepentingan (stakeholder).
Dalam pelaksanaannya, salah satu tugas BPOM adalah menerbitkan sertifikat implementasi good manufacture practice mulai dari proses produksi, distribusi, ekspor/impor, sampai pada tahap penindakan.
' . $feedValue['description'] . '
tegas Kepala BPOM.
Dalam hal penegakan hukum, Kepala BPOM menjelaskan lembaganya memiliki tugas penyidikan terkait pengawasan obat dan makanan yang selama ini dilakukan oleh PPNS.
Dengan jumlah pegawai 1.600 orang, BPOM yang baru memiliki PPNS sebanyak 600 orang atau kurang lebih sekitar 10%, mengaku sangat membutuhkan bimbingan dari Kejaksaan.
“BPOM saat ini telah menjadi lembaga yang terbuka dan menjunjung tinggi transparansi. Oleh karenanya, BPOM kini sudah lebih terbuka kepada masyarakat dan kepada media dalam menyampaikan informasi dan publikasi,” ujar Kepala BPOM.
Menutup pertemuan tersebut, Kepala BPOM juga meminta sinergitas dan kolaborasi dengan Kejaksaan untuk dapat melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan BPOM.
Pertemuan Jaksa Agung dan Kepala BPOM juga dihadiri Sekretaris Utama BPOM, Deputi Penindakan BPOM, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Asisten Umum dan Asisten Khusus Jaksa Agung.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaBPA Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaPermohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id