Follow
Tujuh mantan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur yang diduga melakukan penambahan dan pemalsuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2024 akan segera disidang.
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada perkara Dugaan Penambahan dan Pemalsuan Data DPT pada Pemilu di Kuala Lumpur, telah menerima Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) dari Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri atas tersangka tujuh anggota PPLN Kuala Lumpur pada Jumat, 8 Maret 2024, bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam Siaran Pers Nomor PR –214/037/K.3/Kph.3/03/2024, merinci ketujuh tersangka mantan anggota PPLN tersebut. Ketujuh tersangka itu terdiri dari empat orang dosen inisial UF, APJ, PS, dan MKM. Kemudian satu mahasiswa inisial TOCR, dan dua anggota PPLN Kuala Lumpur inisial DS dan AK.
"MKM selaku Dosen/Mantan Anggota PPLN Kuala Lumpur. Tersangka saat ini masih masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO),"
tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dalam Siaran Pers di Jakarta, 9 Maret 2024.
Menurut keterangannya, tersangka tujuh mantan anggota PPLN itu disangkakan melanggar Kesatu Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 545 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
"Setelah menerima Tahap II dari Penyidik, para Tersangka dilakukan penahanan sebagai Tahanan Kota selama dua puluh hari terhitung sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai 27 Maret 2024,"
ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung.
Tim Jaksa Peneliti (P-19) Bergerak Cepat
Tim Jaksa Peneliti (P-19) yang beranggotakan sembilan orang jaksa yang dipimpin oleh Kasubdit Pra Penuntutan pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya, Syahrul Juaksha Subuki, bergerak cepat untuk meneliti berkas perkara sejak dilimpahkan.
Perlu diketahui, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan tahap satu berkas perkara ke Kejaksaan Agung pada Senin, 4 Maret 2024 lalu. Kemudian Tim Jaksa Peneliti (P-16) bekerja selama tiga hari untuk memeriksa berkas perkara.
Jadwal Sidang Para Tersangka
Kapuspenkum menjelaskan, Tim JPU yang diketuai oleh Syahrul Juaksha Subuki, dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum juga melimpahkan berkas perkara atas tujuh tersangka mantan anggota PPLN tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat, 8 Maret 2024.
"Dengan jadwal sidang yang akan digelar pada tanggal 13 Maret 2024," tulis Kapuspenkum dalam Siaran Pers Nomor PR –214/037/K.3/Kph.3/03/2024.
Lebih lanjut, Kapuspenkum menerangkan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang akan mengadili perkara tersebut adalah Hakim Ketua Buyung Dwikora, Hakim Anggota I Arlen Veronica, dan Hakim Anggota II Budi Prayitno.
Kronologi Perkara
Perkara penambahan dan pemalsuan DPT oleh tujuh mantan anggota PPLN Kuala Lumpur itu mencuat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebanyak 493.856 suara untuk wilayah Kuala Lumpur.
Sedangkan sesuai Berita Acara Nomor: 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023, total Rekapitulasi DPT yang dilaporkan PPLN Kuala Lumpur sejumlah 447.258 pemilih.
Sementara, data milik KPU yang telah dicocokan dan diteliti (Coklit) secara langsung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sebanyak 64.148 pemilih.
Setelah penyidik melakukan gelar perkara pada Rabu, 28 Februari 2024, di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum, ketujuh tersangka itu ditetapkan.
Penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie.
Berdasarkan laporan polisi tersebut, diterbitkan surat perintah Kabareskeim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024.
Dari hasil gelar perkara, ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
Penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie.
Berdasarkan laporan polisi tersebut, diterbitkan surat perintah Kabareskeim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024.
Dari hasil gelar perkara, ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.
7 Tersangka Pemalsuan DPT pada Pemilu di Kuala Lumpur Segera Disidang
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda Setyawan
Reporter
- Eko Huda Setyawan
Rekomendasi
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Girban, Ini Capaian JAM-Pidum Kejaksaan RI
Setidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 3 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri yang Tepergok di Sulut
Permohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Ditangkap di Kalteng, Kejagung Kembali Tahan 1 Tersangka Perkara Importasi Gula
Hingga saat ini Kejaksaan telah menahan 11 tersangka dalam perkara yang menyeret mantan Mendag TTL
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Tetapkan 9 Tersangka Baru dalam Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Para tersangka merupakan direktur utama dan direktur dari perusahaan gula nasional
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 17 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor Terlilit Utang Biaya Berobat Ibu
Para Kajari diminta untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Serahkan Tersangka ZR dan Barang Bukti ke JPU Kejari Jaksel
Pelaksanaan Tahap II terkait dengan perkara pemufakatan jahat tindak pidana korupsi suap dan/atau gratifikasi dalam penanganan perkara Terpidana Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
agus disabilitas
Agus Disabilitas Hadapi Dakwaan Jaksa di Pengadilan, Terancam 12 Tahun Penjara
Agus keberatan dan membantah semua materi dakwaan yang dilayangkan oleh JPU.
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Mantan Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Suap Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Oknum Hakim inisial RS diduga menerima suap dalam proses pemilihan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tannur
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Penyidik JAM-Pidsus Kejagung Periksa 4 Saksi Terkait Perkara Komoditas Timah Korporasi
4 saksi yang diperiksa merupakan pegawai dari PT Timah Tbk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
2 Pegawai PT Timah Tbk Jadi Saksi Penyidikan Perkara Komoditas Timah Korporasi
Pemeriksaan saksi dilakukan dalam rangka penyidikan perkara dugaan korupsi komoditas timah dengan lima korporasi tersangka
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Jaksa Penyidik Periksa 2 Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Komoditas Timah Korporasi
Dua saksi yang diperiksa merupakan karyawan PT Timah Tbk dan seorang Kabag di UPDB Toboali
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Direktur dan GM PT Timah Diperiksa Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Tata Niaga Timah
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara yang menyeret lima tersangka korporasi
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejaksaan Periksa 2 Saksi dari Kemendag dan PPI Terkait Perkara Dugaan Korupsi Importasi Gula
Pemeriksaan kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dari perkara dimaksud
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejagung Periksa Ketum DPP APTRI Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Impor Gula
Pemeriksaan terkait penyidikan perkara dugaan korupsi importasi gula dengan tersangka TTL dkk
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Duta Palma
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Perkara Korupsi Duta Palma Group, Barang Bukti dari Lahan, Helikopter, Sampai Uang Rp6 Triliun
Selain dua tersangka korporasi, satu tersangka merupakan direktur utama dan ketua yayasan terkait Duta Palma Group
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
JPU Ajukan Banding Atas Putusan Vonis 4 Terdakwa Perkara Korupsi Timah
Kejaksaan Agung menilai putusan pengadilan masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat
Baca Selengkapnya
budi said
Crazy Rich Surabaya Budi Said dan Oknum Pegawai Antam Divonis Bersalah dalam Perkara Jual Beli Emas
Penasihat Hukum Budi Said dan JPU menyatakan banding atas vonis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakpus
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Pegawai BPN Tangsel dan Anak Tersangka ZR Sebagai Saksi Perkara Skandal Vonis Bebas Ronald Tannur
Kedua saksi diperiksa terkait penyidikan perkara pemufakatan jahat suap dan/atau gratifikasi penanganan perkara Ronald Tannur dengan tersangka ZR dan LR.
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice Perkara Narkotika dari 2 Kejari
Keempat perkara yang disetujui tersebut melibatkan 5 orang tersangka
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Kejagung Periksa Istri dan Anak ZR Sebagai Saksi Perkara Skandal Suap Vonis Bebas Ronald Tannur
Kedua tersangka diperiksa jaksa penyidik JAM-Pidsus Kejagung pada Senin, 23 Desember 2024
Baca Selengkapnya
Korupsi Duta Palma
5 Tersangka Korporasi dan Barang Bukti Perkara Duta Palma Group Dilimpahkan ke JPU Kejati Jakpus
5 tersangka korporasi Duta Palma Group disangka dengan pasal tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
Baca Selengkapnya
Kasus Ronald Tannur
Permohonan Praperadilan Heru Hanindyo, Oknum Hakim Terjerat Kasus Vonis Bebas Ronald Tannur, Dinyatakan Gugur
Permohonan praperadilan yang diajukan Heru Hanindyo tidak dapat dijadikan dasar untuk menghentikan pemeriksaan perkara pokok di pengadilan
Baca Selengkapnya
Kasus Impor Gula
Kejagung Periksa 4 Pejabat Lintas Kementerian dan Bulog Sebagai Saksi Perkara Impor Gula
Salah satu saksi yang diperiksa menjabat sebagai Dirjen di Kementerian Perindustrian tahun 2016-2018
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Setujui 9 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pegawai Tilep Uang Penjualan Ayam Potong
Permohonan penyelesaikan perkara melalui restorative justice tersebut diajukan oleh 8 Kejaksaan Negeri*
Baca Selengkapnya