Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kegiatan operasi intelijen memulihkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,57 miliar lebih dari mark up belanja natura, pakan natura, tunjangan transportasi dan perumahan pimpinan serta anggota DPRD Kota Kupang tahun anggaran 2022-2023
ujar Asisten Intelijen Kejati NTT, Bambang Dwi Murcolono dalam keterangannya, Kamis 10 Oktober 2024.
Hingga saat ini, total dana yang telah dikembalikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kupang untuk berbagai kelebihan pembayaran mencapai Rp1.570.400.000.
Dari total tersebut, enam anggota DPRD telah melunasi seluruh kewajiban pengembalian, sementara 34 anggota lainnya masih dalam proses pengembalian bertahap.
Bambang menjelaskan dana tersebut sebelumnya dititipkan di rekening titipan Kejati NTT pada Bank NTT. Menurut Bambang, pengembalian uang itu dilakukan secara bertahap oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Kupang.
Tahap pertama diserahkan pada 18 Juni 2024 dengan nominal sebesar Rp670 juta, tahap kedua pada 27 Agustus 2024 sebesar Rp555 juta lebih, dan tahap ketiga pada 9 Oktober 2024 sebesar Rp344 juta lebih.
Bambang mengungkap adanya indikasi perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hasil investigasi, pembayaran tersebut melebihi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 dan hasil review Inspektorat Tahun 2021. Sehingga terjadinya mark up pembayaran yang berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp6,8 miliar lebih
Namun, setelah dikurangi pajak, total kerugian yang harus dikembalikan adalah Rp5,8 miliar lebih. Dengan pengembalian tadi, maka sisa yang belum dikembalikan sebesar Rp4,2 miliar lebih.
' . $feedValue['description'] . '
tegas Bambang.
Kajati NTT, Zet Tadung Allo, SH., MH., menambahkan, pemulihan keuangan daerah di luar pengadilan adalah bagian dari upaya non-litigasi yang mampu memulihkan aset daerah tanpa harus melalui proses hukum panjang dan mahal.
tegas Kajati NTT.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
Regulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca Selengkapnya
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya
“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca Selengkapnya
Penyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca Selengkapnya
Belasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca Selengkapnya
Berdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca Selengkapnya
Kegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca Selengkapnya
Hasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca Selengkapnya
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca Selengkapnya
Saat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca Selengkapnya
Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca Selengkapnya
JAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca Selengkapnya
Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca Selengkapnya
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca Selengkapnya
Badiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca Selengkapnya
BPA Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah
Baca Selengkapnya
Permohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca Selengkapnya
Install Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id
Follow
Rekomendasi