Kajati Jatim Lantik 7 Kajari Baru, Beri Pesan Penting Soal Pilkada Serentak 2024
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur, Dr. Mia Amiati, S.H , M.H., CMA, memimpin upacara pelantikan sekaligus pengambilan sumpah jabatan dan serah terima jabatan (Sertijab) jajaran Kejati Jatim dan 7 Kajari, Kamis 12 September 2024.
Para pejabat yang dilantik yakni:
1. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Setiawan Budi Cahyono, S.H.,M.Hum. 2. Asisten Intelijen: I Ketut Maha Agung, S.H., M.H. 3. Asisten Tindak Pidana Umum: Joko Budi Darmawan, S.H., M.H. 4. Asisten Perdata Dan Tata Usaha Negara Bangkit Sormin, S.H., M.H.; 5. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Ajie Prasetya, S.H., M.H. 6. Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Nul Albar, S.H., M.H.;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Ika Mauluddhina, S.H., M.H.; 8. Kepala Kejaksaan Negeri Tuban Imam Sutopo, S.H., M.H.; 9. Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan Suhartono, S.H., M.H.; 10. Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Kosasih, S.H., M.H.; 11. Koordinator Normadi Elfajr, S.T., S.H.,M.H.
Dalam sambutannya, Kajati Jatim mengatakan setiap kebijakan pengangkatan, penempatan dan alih tugas jabatan, tentu melalui proses kajian yang mendalam, pertimbangan matang dan penilaian objektif dalam memilih insan adhyaksa terbaik untuk mengisi jabatan yang telah ditentukan.
"Saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang saya lantik pada hari ini, jagalah amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada saudara, buktikan bahwa pimpinan tidak salah menempatkan saudara dalam posisi yang akan diemban di pundak saudara, tunjukkanlah kerja dan karya nyata saudara kepada institusi dan Masyarakat," ujar Kajati Jawa Timur Mia Amiati.
Ia juga berpesan agar pejabat yang baru dilantik mencurahkan segala keahlian, kemampuan manajerial dan pengetahuan yang dimiliki dengan diimbangi nilai akhlak, moral dan disiplin yang tinggi, sehingga keberadaannya dapat menjadi contoh dan panutan yang patut dibanggakan sesuai dengan nilai-nilai Tri Krama Adhyaksa.
Kajati Jatim yakin dengan kapabilitas dan kecakapan yang dimiliki para pejabat yang baru dilantik ini akan memberikan dedikasi dan prestasi yang terbaik dalam menghadirkan kejaksaan yang semakin cerdas, berintegritas, profesional, modern dan berhati nurani, serta berjiwa melayani di tengah Masyarakat.
"Tidak pernah bosan saya mengingatkan kepada seluruh jajaran untuk selalu menjaga amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan kepada saudara dengan penuh kedisiplinan, menjunjung tinggi integritas, menjaga nama baik diri pribadi dan marwah institusi. Mari kita wujudkan bersama-sama dengan penuh dedikasi untuk menjadikan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, selangkah lebih maju, kita pasti bisa!,” tuturnya.
Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024, Kajati Jatim mengatakan bahwa Kejaksaan akan dihadapkan pada tantangan dan tanggung jawab lebih besar. Karena itu insan Adhyaksa di wilayah Kejati Jatim juga harus bersiap menghadapi potensi konflik dan sengketa yang mungkin timbul.
Menurut Mia Amiati, peran kejaksaan sebagai bagian dari sentra gakkumdu menjadi sangat krusial. Sebagai institusi yang berwenang dalam penegakan hukum, Kejaksaan harus mampu memberikan jaminan bahwa proses pemilihan berjalan dengan transparan, adil, dan tanpa adanya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Kita memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Kepada para pejabat yang baru dilantik, Kajati Jatim juga menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara berbagai elemen. Dalam upaya menjaga integritas pemilihan kepala daerah, komunikasi yang baik antara stakeholder, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil menjadi sangat penting.
Selain itu, penyuluhan hukum kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan agar masyarakat paham akan hak dan kewajiban mereka dalam proses demokrasi ini.
"Oleh karenanya saya menghimbau agar mempedomani instruksi jaksa agung (insja) nomor 6 tahun 2023 tentang optimalisasi peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024," pesannya.
Insja tersebut, dikeluarkan sebagai langkah antisipasi dipergunakannya penegakan hukum sebagai alat politik praktis oleh pihak-pihak tertentu pada pemilu 2024. serta sebagai bentuk komitmen upaya meminimalisir dampak penegakan hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum 2024.
Ditegaskan juga kepada seluruh jajaran korps Adhyaksa untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing dalam mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024.
Hal tersebut, dilakukan dengan memetakan potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) yang berpotensi menimbulkan tindak pidana pemilu sesuai bentuk deteksi dini, pencegahan dini, serta menemukan langkah mitigasi dalam penyelesaiannya.
"Pada kesempatan ini atas nama pribadi maupun institusi, Saya mengucapkan selamat bertugas kepada para pejabat yang baru dilantik, saya yakin penempatan saudara pada posisi yang baru semakin memberikan nilai tambah dan manfaat bagi kemajuan lembaga ini," tutur Mia.
Kajati Jatim Lantik 7 Kajari Baru, Beri Pesan Penting Soal Pilkada Serentak 2024
Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedokan kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak.
Pentingnya rakernas sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan Kejaksaan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029.
iIni merupakan langkah untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik serta meminimalkan potensi penyimpangan.
Mengutip laporan Transparency International, ada stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada angka 34 & penurunan peringkat dari 110 ke 115.
Kerja sama ini menegaskan komitmen Kejagung untuk mendukung sektor BUMN dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia
JAMDATUN memiliki tugas penting meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya baik di dalam maupun di luar pengadilan
Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung optimalisasi layanan pelabuhan melalui pendampingan hukum, peningkatan tata kelola, dan mitigasi risiko hukum.
Follow
Rekomendasi
