

Kejaksaan Agung RI (Kejagung) dan Kementerian Komunikasi dan Digital RI (Kemkomdigi) menegaskan komitmennya dalam pemberantasan dan penanganan judi online. Kedua institusi pemerintah ini juga bersepakat untuk mengawal dan mengawasi tata kelola program yang dijalankan Kemkomdigi.
Komitmen tersebut muncul saat Jaksa Agung RI ST Burhanuddin menerima kunjungan Menteri Komunikasi dan Informatika Meutia Hafid di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Kamis, 14 November 2024.
"Pada hari ini saya kedatangan Ibu Menteri Komdigi. Ada beberapa hal yang menjadi agenda pembicaraan tapi intinya adalah penguatan kementerian dalam pelaksanaan tugas sehari-hari," ujar Jaksa Agung.
Menteri Komdigi menambahkan, Jaksa Agung dalam pertemuan tersebut memberikan kiat-kiat dalam menjalankan program-program di Kementerian Komdigi. Menteri Komdigi mengaku kementeriannya membutuhkan kepastian hukum sebelum melangkah dalam menjalankan program-program percepatan pembangunan.
"Tadi kami mohon dikawal, diawasi sedari awal kira-kira apa yang bisa diperbaiki dalam hal tata kelola, khususnya dalam program-program terkait Komdigi atau pembangunan infrastruktur konektivitas," ungkap Menkomdigi.
Pengawalan dari Kejaksaan, lanjut Menkomdigi, bisa berupa pendampingan khusus terhadap program besar maupun kecil di kementeriannya sehingga bisa mendapat masukan dan transparan.
"Saya rasa itu biasa, meminta pendampingan dari awal. Sekali lagi, kita ingin program-program kita terbuka. Dari awal kita ingin meminta masukan dan juga diawasi," ujar Menkomdigi.
Terkait permintaan tersebut, Jaksa Agung menyatakan Kejaksaan Agung memiliki bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang memiliki tugas pokok dan fungsi baik dalam rangka pendampingan maupun pembuatan letter of agreement (LO).
' . $feedValue['description'] . '
ujar Jaksa Agung.
Selain soal pendampingan, Menkomdigi juga mengungkapkan pertemuannya dengan Jaksa Agung juga menyepakati komitmen bersama terkait penanganan judi online. Meski baru pertemuan pertama, Menkomdigi berharap ekosistem untuk kerja bersama bisa dimulai sedari awal.
Komitmen tersebut didukung Jaksa Agung yang menyatakan Kejaksaan dan Kemkomdigi akan terus menjalin sinergi agar tidak terulang hal-hal yang bisa merugikan masyarakat.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaOpini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca SelengkapnyaPolitik hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai demokrasi yang menghasilkan hukum yang populistik dan responsif
Baca SelengkapnyaSecara khusus, Jaksa Agung meminta untuk dilakukan pelaporan progres pelaksanaan rekomendasi tersebut secara berkala.
Baca SelengkapnyaPentingnya rakernas sebagai forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan Kejaksaan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029.
Baca SelengkapnyaMunas PERSAJA Tahun 2025 menjadi momentum penting pemilihan ketua umum periode 2025-2027
Baca SelengkapnyaKejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca SelengkapnyaKedua lembaga penegak hukum ini menegaskan pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya"Hukum telah memberikan pedoman yang jelas, namun pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,”
Baca SelengkapnyaMoU JAM BIdang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI saat ini sudah dalam tahap penyelesaian
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca SelengkapnyaKementerian PAN-RB memberikan nilai 4,13 untuk hasil evaluasi penerapan SPBE tahun 2024 kepada Kejaksaan Agung
Baca SelengkapnyaRapat tingkat menteri di dua desk yang diketahui Kejaksaan Agung menghasilkan lima kesimpulan*
Baca SelengkapnyaKejaksaan berkomitmen untuk bergerak ke arah yang lebih baik di tahun-tahun mendatang
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perkara tindak pidana khusus menjadi perhatian masyarakat sepanjang tahun 2024
Baca SelengkapnyaKejaksaan RI juga menghimpun penerimaan negara berupa PNBP lebih dari Rp2 triliun
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id