Follow
Dalam upaya terus melaksanakan penegakan hukum berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif, Kajati Jatim Prof. (HCUA) Dr. Mia Amiati, SH, MH, CMA, CSSL memimpin ekspose mandiri 9 perkara yang diajukan untuk dihentikan Penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif melalui sarana virtual pada Jumat tanggal 24 Januari 2025.
Ekspose ini dihadiri Wakajati, Aspidum, dan para Kasi pada Bidang Pidum Kejati Jatim bersama-sama dengan Kajari Sidoarjo (Plh), Kajari Kota Malang, Kajari Kabupaten Probolinggo, Kajari Magetan, Kajari Tuban, Kajari Situbondo, kajari Pacitan yang terdiri dari 5 Perkara Orharda dan 4 Perkara Penyalahgunaan Narkotika, yaitu;
5 Perkara Orhada:
• 2 (dua) perkara Tindak Pidana Pencurian yang memenuhi ketentuan Pasal 363 AYAT (1) KUHP yang diajukan oleh Kejari Kota Malang dan Kejari Kabupaten Probolinggo Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Subsidiair Pasal 362 KUHP ;
• 1 (satu) perkara Perlindungan Anak yang memenuhi ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHP yanga diajukan oleh Kejari Sidoarjo;
• 2 (dua) perkara Tindak Pidana Pencurian yang memenuhi ketentuan Pasal 363 AYAT (1) KUHP yang diajukan oleh Kejari Kota Malang dan Kejari Kabupaten Probolinggo Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Subsidiair Pasal 362 KUHP ;
• 1 (satu) perkara Perlindungan Anak yang memenuhi ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHP yanga diajukan oleh Kejari Sidoarjo;
• 2 (dua) perkara Laka Lantas yang memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan (3) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 (Lalu lintas dan Angkutan Jalan) yang diajukan oleh Kejari Magetan dan Kejari Tuban;
4 Perkara Penyalahguanaan Narkoba
Disangka melanggar Pasal 132 Ayat (1) Juncto Pasal 112 ayat (1) sub 127 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan oleh Kejari Situbondo (3 perkara) dan disangka melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diajukan oleh Kajari Pacitan (1 perkara).
Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi bukti bahwa negara melalui penegak hukumnya hadir memberikan humanisme dalam penegakan hukum dalam rangka menciptakan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat.
Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan. Meskipun demikian, perlu juga untuk digarisbawahi bahwa keadilan restoratif bukan berarti memberikan ruang pengampunan bagi pelaku pidana untuk mengulangi kesalahan serupa.
Untuk itu, permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Perja No 15 Tahun 2020, yaitu: Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya tidak lebih dari 5 tahun penjara.
Kemudian telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka dan hak korban terlah dipulihkan kembali serta masyarakat merespons positif dan khusus untuk Perkara Penyalahgunaan Narkotika, penghentian penuntutan harus mempertimbangkan bahwa tersangka hanya sebagai penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri (end-user); tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar dan kurir terkait jaringan gelap narkotika.
Kajati Jatim Setujui Stop Penuntutan 4 Kasus Narkoba, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif
Artikel ini ditulis oleh
Editor Sandy Adam Mahaputra
Reporter
- Sandy Adam Mahaputra
Rekomendasi
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
Restoratif Justice
17 Perkara Narkotika Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Tersangka Jalani Rehabilitasi
Belasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Setujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Makassar dan Pangkep
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya
Keadilan Restoratif
Kajati Jatim Setujui Stop Penuntutan 4 Kasus Narkoba, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif
Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.
Baca Selengkapnya
lembaga penegak hukum
Nilai Hasil Survei Citra Penegak Hukum Anomali, MAKI: "(Yang) Berprestasi Hebat, Namun Nilainya Rendah"
MAKI menilai salah satu lembaga penegak hukum jarang melakukan OTT namun sekalinya digelar menemukan barang bukti Rp1 triliun
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 5 Permohonan Restorative Justice Terkait Perlindungan Anak dan KDRT
Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 3 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri yang Tepergok di Sulut
Permohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 5 Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian di Yogyakarta
Adapun untuk perkara lainnya adalah penggelapan, penadahan dan penganiayaan.
Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI
Tim SIRI Kejagung Amankan 2 Buronan dari Kejati Kalsel dan Jabar
Salah satu buronan yang tertangkap merupakan terpidana dalam perkara penggelapan
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 17 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor Terlilit Utang Biaya Berobat Ibu
Para Kajari diminta untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kajati Jatim Menyetujui 8 Permohonan Restorative Justice
Salah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Guru Besar Ilmu Hukum UAI: Ahli Tidak Bisa Dituntut Pidana dan Perdata
Ahli dalam memberikan keterangan dengan dasar pengetahuannya adalah bebas dan dijamin oleh undang-undang
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kajati Jatim Stop Penuntutan 4 Perkara, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif: Ada Pencurian, Penganiayaan dan Penadahan
Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.
Baca Selengkapnya
restorative justice
Catatan Akhir Tahun 2024 Kejagung: Sudah Selesaikan 1.985 Kasus Lewat Restorative Justice
Data jumlah rumah keadilan restoratif atau Rumah RJ yang telah berdiri hingga Desember 2024 sebanyak 4.654
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kajati Jatim Sandang Gelar Profesor Kehormatan Unair, Jampidum: Pemimpin Visioner dan Inspirasi Para Jaksa
Dalam kesempatan tersebut, Jampidum memberikan ulasan terhadap orasi ilmiah Mia Amiati.
Baca Selengkapnya
Kejari Kediri
Kajati Jatim Mia Amiati Jelaskan Insiden Pengeroyokan Kajati Kediri: Tindakan Terukur dan Sesuai SOP
Mia mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait insiden ini.
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice Perkara Narkotika dari 2 Kejari
Keempat perkara yang disetujui tersebut melibatkan 5 orang tersangka
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kajati Jatim Raih Penghargaan Inspiring Restorative Justice and Humanity
Penghargaan ini diperoleh dari kegiatan Pasca Award 2024 oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (SPS UNAIR)
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Cegah Persoalan dan Resiko Hukum, PT Petrokimia Gresik Gandeng Kejati Jatim
Untuk itu diharapkan agar PT Petrokimia Gresik senantiasa dapat menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Setujui 9 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pegawai Tilep Uang Penjualan Ayam Potong
Permohonan penyelesaikan perkara melalui restorative justice tersebut diajukan oleh 8 Kejaksaan Negeri*
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Setujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika, Para Tersangka Jalani Rehabilitasi
Hasil asesmen terpadu menunjukan para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika
Baca Selengkapnya
restorative justice
5 Permohonan Restorative Justice Disetujui, Perkara Pemilik Warung Curi Ponsel Pembeli di Jakbar Dihentikan
JAM-Pidum telah memberikan persetujuan permohonan penyelesaian 5 perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kajati Jatim Ungkap Capaian Kinerja Sepanjang 2024 dari Bidang Pengawasan sampai Pidmil
Kejati Jatim telah memberikan persetujuan restorative justice terhadap 373 perkara selama tahun 2024
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kejagung Setujui 12 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Tukang Sampah Curi Karung Paket Ekspedisi
Persetujuan restorative justice diberikan Jaksa Agung melalui JAM-Pidum dalam ekspose virtual
Baca Selengkapnya