Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.

Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.

Keadilan restoratif menjadi solusi terbaik. Dengan catatan, kepentingan korban tetap diutamakan dalam penyelesaian perkara.

Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:

Perkara yang diajukan 4 Kejari itu terkait dengan kasus pencurian dan penggelapan

permohonan pengajuan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut harus memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam Perja No 15 Tahun 2020.

Berikut ini alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap Tersangka.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

Selain itu, perkara yang distop penuntutannya oleh jaksa, yakni penadahan dan penggelapan

Berikut ini alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap tersangka.

Perkara lainya yakni penganiayaan, pencurian, penggelapan dan KDRT.

Berikut alasan disetujuinya permohonan rehabilitasi terhadap para tersangka.

Ke-10 perkara yang diselesaikan melalui keadilan restoratif tersebut diusulkan oleh 7 Kejaksaan Negeri (Kejari) dan satu cabang Kejari

Dari enam perkara yang diajukan sebanyak lima perkara terkait kasus penganiayaan dan satu perkara penadahan

Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penadahan sepeda motor seharga Rp2 juta yang dilakukan tersangka di Aceh

10 perkara itu terdiri dari kasus pencurian, penadahan, KDRT, penganiayaan, laka lantas dan penyalahgunaan narkotika.

Tiga tersangka pelaku pengeroyokan adalah ayah dan dua anaknya terhadap seorang penghuni kontrakan

JAM-Pidum juga menyetujui 13 perkara lain melalui mekanisme keadilan restoratif, terhadap tersangka.

Keempat perkara tersebut berasal dari pengajuan tiga Kejaksaan Negeri

Penyelesaian kasus ini telah mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat sekitar

Ke-10 perkara tersebut merupakan permohonan dari 8 Kejaksaan Negeri

Lima perkara yang disetujui tersebut berasal dari usulan 5 Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejati Jatim

JAM-Pidum menyetujui 8 perkara melalui mekanisme keadilan restoratif, diantaranya kasus penganiayaan, pencurian dan pencemaran nama baik.

Ke-10 perkara yang diselesaikan melalui mekanisme restorative justice tersebut berasal dari Kejaksaan Tinggi di empat provinsi.