Follow
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengaku heran dan terkejut atas hasil survei citra penegak hukum yang dikeluarkan Litbang Kompas.
Dalam survei tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami kenaikan indesk signifikan dari 60,9 persen dan September 2024 menjadi 72,6 persen pada Januari 2025.
Sementara itu Kejaksaan Agung meraih nilai indesk 70 persen dan Polri berada di posisi terakhir dengan nilai 65,7 persen.
"Salah satu penegak hukum berprestasi hebat namun nilainya rendah. Kejagung OTT sekali sabet dapat Rp1 triliun namun tidak dilihat positif,"
ujar Koordinator MAKI Bonyamin Saiman dalam keterangan tertulisnya.
Bonyamin menilai terdapat anomali persepsi masyarakat atas hasil survei Litbang Kompas yang baru-baru ini diterbitkan.
Menurut Bonyamin, membandingkan prestasi tiga lembaga penegak hukum tersebut, terdapat anomali jika berdasar prestasi yang telah ditorehkan masing-masing lembaga.
Dari catatan MAKI, Kejagung selama ini jarang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) namun sekali digelar mampu menangkap Ricar Zarof, mantan pejabat Mahkamah Agung. Dari hasil OTT tersebut, Kejagung mendapatkan uang Rp1 triliun.
Dari hasil penyelidikan kasus, Kejagung juga merambah minimal 4 hakim yang terindikasi terlihat dari skandal vonis bebas terpidana Ronald Tannur.
"Sisi lain perkara-perkara besar non proyek dan suap telah dituntaskan misal perkara Timah, Asabri, Jiwasraya, Perkebunan dan lain-lain," ujar Bonyamin.
Prestasi juga ditorehkan Polri yang dinilai sukses mengamankan dan mengawal Pemilu termasuk Pilkada Serentak. Polri juga mulai merespons cepat perkara-perkara yang viral di masyarakat.
Di sisi lain, MAKI menilai KPK masih berkutat kontroversi lama. Pimpinan baru yang belum lama dilantik diaggap belum menunjukan prestasi mengungkap kasus-kasus besar.
"OTT level kecil dan masih berkutat perkara baku yaitu perkara suap dan perkara perdagangan pengaruh dalam pengadaan/proyek , perijinan dan promosi jabatan," ujar Bonyamin.
Melihat hasil survei tersebut, MAKI menduga kenaikan citra KPK disebabkan upaya lembaga anti-rasuah tersebut dalam usaha menuntaskan perkara buronan Harun Masiku. KPK diketahui menetapkan politisi senior Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.
Namun, lanjutnya, masyarakat belum melihat kegagalan KPK dalam melakukan tugasnya dalam bidang Pencegahan Korupsi karena masih banyaknya kebocoran anggaran negara.
"KPK juga masih gagal dalam tugasnya melakukan supervisi karena nyatanya lembaga lain berprestasi bukan atas dorongan koordinasi dari KPK," tegas Bonyamin.
Dari anomali-anomali tersebut, MAKI mengaku terkejut, aneh, dan terperanjat serta bingung atas penilaian masyarakat yang belum melihat prestasi secara menyeluruh dari lembaga penegak hukum.
Penilaian tersebut muncul karena MAKI mengaku telah lama mengawasi, mengawal dan bahkan melakukan gugatan Praperadilan atas perkara mangkrak di 3 lembaga hukum. Dari pengalamannya, MAKI merasakan KPK memberikan respons lambat dan terkesan tidak peduli ketika perkara-perkara mangkrak digugat. Salah satunya adalah kasus Bank Century.
"Sisi lain Kejagung tanpa harus digugat telah melakukan teroboson-terobosan yang menggetarkan karena menangani korupsi dengan kerugian besar ratusan triliun dan puluhan triliun yang disita untuk mengembalikan kerugian negara," ujar Bonyamin.
Melihat hasil survei 3 penegak hukum ini, MAKI menyatakan masyarakat seharusnya dicerdaskan dengan sosialiasi yang masif sehingga akan lebih obyektif dalam memberikan penilaian terhadap citra penegak hukum.
Terlepas dari hasil survei tersebut, MAKI menyarankan semua lembaga penegak hukum tidak boleh kendor semangat dan justru memacu prestasi yang lebih hebat. Bonyamin menilai masyarakat perlu diyakinkan dengan prestasi hebat yang berkesinambungan.
"MAKI prinsip tetap menghormati hasil survey Litbang Kompas sebagai sarana untuk memperbaiki kerja-kerja lembaga penegak hukum lebih berprestasi kedepannyam" tutup Bonyamin.
Nilai Hasil Survei Citra Penegak Hukum Anomali, MAKI: "(Yang) Berprestasi Hebat, Namun Nilainya Rendah"
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syahid latif
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
Restoratif Justice
17 Perkara Narkotika Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Tersangka Jalani Rehabilitasi
Belasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca Selengkapnya
Keadilan Restoratif
Kajati Jatim Setujui Stop Penuntutan 4 Kasus Narkoba, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif
Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Hasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca Selengkapnya
lembaga penegak hukum
Nilai Hasil Survei Citra Penegak Hukum Anomali, MAKI: "(Yang) Berprestasi Hebat, Namun Nilainya Rendah"
MAKI menilai salah satu lembaga penegak hukum jarang melakukan OTT namun sekalinya digelar menemukan barang bukti Rp1 triliun
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 5 Permohonan Restorative Justice Terkait Perlindungan Anak dan KDRT
Salah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 3 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri yang Tepergok di Sulut
Permohonan penghentian penuntutan perkara melalui restorative justice diajukan oleh 3 Kejari
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 5 Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Pencurian di Yogyakarta
Adapun untuk perkara lainnya adalah penggelapan, penadahan dan penganiayaan.
Baca Selengkapnya
Tim Satgas SIRI
Tim SIRI Kejagung Amankan 2 Buronan dari Kejati Kalsel dan Jabar
Salah satu buronan yang tertangkap merupakan terpidana dalam perkara penggelapan
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 17 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Pencuri Motor Terlilit Utang Biaya Berobat Ibu
Para Kajari diminta untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi Timah
Guru Besar Ilmu Hukum UAI: Ahli Tidak Bisa Dituntut Pidana dan Perdata
Ahli dalam memberikan keterangan dengan dasar pengetahuannya adalah bebas dan dijamin oleh undang-undang
Baca Selengkapnya
kejati jatim
Kajati Jatim Stop Penuntutan 4 Perkara, Diselesaikan Lewat Keadilan Restoratif: Ada Pencurian, Penganiayaan dan Penadahan
Melalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.
Baca Selengkapnya
restorative justice
Catatan Akhir Tahun 2024 Kejagung: Sudah Selesaikan 1.985 Kasus Lewat Restorative Justice
Data jumlah rumah keadilan restoratif atau Rumah RJ yang telah berdiri hingga Desember 2024 sebanyak 4.654
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice Perkara Narkotika dari 2 Kejari
Keempat perkara yang disetujui tersebut melibatkan 5 orang tersangka
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Setujui 9 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Pegawai Tilep Uang Penjualan Ayam Potong
Permohonan penyelesaikan perkara melalui restorative justice tersebut diajukan oleh 8 Kejaksaan Negeri*
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Setujui 2 Permohonan Restorative Justice Perkara Narkotika, Para Tersangka Jalani Rehabilitasi
Hasil asesmen terpadu menunjukan para Tersangka dikualifikasikan sebagai pecandu narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, atau penyalah guna narkotika
Baca Selengkapnya
restorative justice
5 Permohonan Restorative Justice Disetujui, Perkara Pemilik Warung Curi Ponsel Pembeli di Jakbar Dihentikan
JAM-Pidum telah memberikan persetujuan permohonan penyelesaian 5 perkara berdasarkan mekanisme Restorative Justice
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kejagung Setujui 12 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Kasus Tukang Sampah Curi Karung Paket Ekspedisi
Persetujuan restorative justice diberikan Jaksa Agung melalui JAM-Pidum dalam ekspose virtual
Baca Selengkapnya
restorative justice
Berstatus Korban Penyalahgunaan Narkotika, JAM-Pidum Menyetujui 4 Pengajuan Restorative Justice dalam Perkara Narkoba
Para tersangka dinilai tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan narkotika
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Stop Penuntutan Perkara Driver Ojol Curi Ponsel Penumpang di Makassar
Keadilan restoratif menjadi solusi terbaik. Dengan catatan, kepentingan korban tetap diutamakan dalam penyelesaian perkara.
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kejagung Setujui Pelaksanaan Restorative Justice 2 Perkara Pencurian, 1 Kasus Penipuan Ditolak
Permohonan restorative justice yang ditolak dikarenakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum
Kejagung Terapkan Restorative Justice untuk 3 Perkara Pidana Umum, Salah Satunya Pencuri Ponsel di TK
Tiga perkara yang disetujui JAM-Pidum diselesaikan lewat restorative justice terkait kasus pencurian dan penganiayaan
Baca Selengkapnya
Keadilan Restoratif
Jaksa Agung Hentikan Penuntuan 2 Kasus Tindak Pidana Narkoba, Diselesaikan lewat Keadilan Restoratif
Adapun berkas perkara yang diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif, yaitu:
Baca Selengkapnya
restorative justice
JAM-Pidum Setujui 4 Perkara Diselesaikan Lewat Restorative Justice, Salah Satu Pencurian HP untuk Mencari Kerja
Perkara yang diajukan 4 Kejari itu terkait dengan kasus pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya