Follow
Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik Dr. Amir Yanto, S.H., M.M., M.H., CGCAE., sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset yang menjadi satuan kerja baru di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Senin 19 Februari 2024.
Dalam amanatnya, Jaksa Agung menyampaikan bahwa prosesi ini akan menjadi tiang pancang sejarah untuk menempatkan lembaga Kejaksaan sebagai titik sentral dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan keuangan serta perekonomian negara.
“Saya yakin Kepala Badan Pemulihan Aset yang baru saja dilantik akan mampu untuk mewujudkan cita-cita besar kita semua melalui dukungan, penguatan, serta akselerasi yang akan diterapkan pada satuan kerja Badan Pemulihan Aset, guna terciptanya output kinerja yang maksimal dalam rangka mewujudkan Badan Pemulihan Aset sebagai Central Authority (CA) dalam hal pemulihan aset,” ujar Jaksa Agung.
Menurut Jaksa Agung, hari ini merupakan tonggak sejarah yakni pelantikan pejabat Kepala Badan Pemulihan Aset yang pertama. Jaksa Agung mengatakan, menjadi seorang pionir tidaklah mudah, ibarat sebuah kapal besar yang baru saja dilarung ke lautan.
“Menjadi nahkoda pertama pada Badan Pemulihan Aset bukanlah posisi mudah serta nyaman sebagaimana dipersepsikan. Terdapat tanggung jawab besar yang harus diemban dan banyak permasalahan mengenai pengelolaan serta pemulihan aset yang harus diselesaikan,” imbuh Jaksa Agung.
Badan Pemulihan Aset merupakan supporting function terhadap keberhasilan penegakan hukum Kejaksaan baik yang dilaksanakan oleh Bidang Tindak Pidana Umum maupun pada Bidang Tindak Pidana Khusus, sesuai dengan amanat dalam Pasal 30A Undang-Undang Kejaksaan.
Jaksa Agung berpesan kepada Kepala Badan Pemulihan Aset untuk segera beradaptasi dengan tugas baru, struktur organisasi yang baru serta visi dan misi Badan Pemulihan Aset. Adaptasi penting untuk dilaksanakan mengingat lingkup tugas yang baru sangatlah kompleks, dimulai dari penelusuran aset, pengelolaan aset, hingga penyelesaian aset.
Satuan kerja Badan Pemulihan Aset, kata Jaksa Agung, bukan hanya berada di level pusat saja, melainkan sampai ke level Kejaksaan Negeri. Oleh karenanya, diperlukan kesatuan pola kerja serta standardisasi kinerja sampai ke tingkat paling bawah.
Guna memastikan Badan Pemulihan Aset tetap melaju dalam koridornya, Jaksa Agung meminta pejabat baru untuk segera menyusun blueprint serta roadmap yang menjadi landasan bagi satuan kerja untuk pelaksanaan tugas yang paripurna, taat prosedural dengan disertai kehati-hatian dan kecermatan.
Menurut Jaksa Agung, niatan untuk menjadikan Badan Pemulihan Aset sebagai Central Authority (CA) dalam hal pemulihan aset tentu tidaklah mudah. Jaksa Agung memandang bahwasanya momentum untuk mencapai hal itu ialah melalui proses legislasi Undang-Undang Perampasan Aset yang saat ini sedang bergulir.
“Saya harap Badan Pemulihan Aset dapat dipercaya sebagai satu-satunya pelaksana otoritas pemulihan aset dalam satu database pemulihan aset nasional dan sebagai pelaksanaan asas terpadu dalam pemulihan aset,” tutur Jaksa Agung.
Hadir dalam pelantikan itu, Ketua Komisi Kejaksaan RI, Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Para Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini, serta Para Pejabat Eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung.
Jaksa Agung Lantik Ketua Badan Pemulihan Aset Amir Yanto
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda Setyawan
Reporter
- Eko Huda Setyawan
Rekomendasi
JAM-Datun Kejagung
Upaya Kejaksaan Berantas Kejahatan Lintas Negara Terkait SDA
JAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca Selengkapnya
badan pemulihan aset
100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran: BPA Kejaksaan RI Selamatkan Aset Rp304 Miliar
BPA Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin memiliki salah satu tugas utama mendukung program prioritas pemerintah
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung dan BAP DPD RI Bahas Akuntabilitas Perhitungan Kerugian Negara
BAP DPD RI juga menyampaikan keinginannya untuk memperkuat hubungan kerja dengan Kejaksaan RI.
Baca Selengkapnya
jaksa agung
Optimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Jaksa Agung Menandatangani Nota Kesepahaman dengan Ketua Komisi Kejaksaan RI
Maksud dan tujuan dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pedokan kerja sama dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi kedua pihak.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejagung dan KPK Berkomitmen Berantas Korupsi, Jaksa Agung: "Tidak Ada Persaingan, Kami Sama-Sama"
Kedua lembaga penegak hukum ini menegaskan pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Dorong Sinergi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi
"Hukum telah memberikan pedoman yang jelas, namun pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,”
Baca Selengkapnya
JAMWAS
Finalisasi MoU, JAM Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan Soroti 2 Isu Terkait Mitigasi Risiko
MoU JAM BIdang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI saat ini sudah dalam tahap penyelesaian
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Capaian Kinerja Kejaksaan 2024: Realisasi Anggaran 97,4%, Himpun PNBP Rp2,02 Triliun
Kejaksaan RI juga menghimpun penerimaan negara berupa PNBP lebih dari Rp2 triliun
Baca Selengkapnya
Jamdatun
JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
Bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Baca Selengkapnya
JAM-Pidum Kejagung
JAM-Pidum dan PT Pegadaian Jalin Kerja Sama Strategis Khususnya Penanganan Penyimpanan Barang Bukti Perhiasan
Kerja sama ini merupakan salah satu upaya menjalankan blue print Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
JAM-Datun Kejagung dan PT Semen Indonesia Jalin Kerja Sama Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional
Kejagung mengharapkan kolaborasi ini dapat mendorong praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
JAM-Datun Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024
Inflasi nasional pada November 2024 tercatat stabil dan cenderung menurun.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Agung Tekankan Sinergitas dan Integritas dalam Berantas Korupsi pada Peringatan Hakordia 2024
Mengutip laporan Transparency International, ada stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada angka 34 & penurunan peringkat dari 110 ke 115.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Bantu Ditjen PP Kemenkumham Susun Regulasi Berkualitas dan Adaptif, JAM-Pidum: "Kejaksaan Memiliki Tanggung Jawab Moral"
Komitmen tersebut disampaikan JAM-Pidum Kejaksaan Agung saat menerima audiensi Dirjen PP Kemenkumham.
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Komitmen Kejaksaan RI Bantu Penegakan Hukum di Kemenhub
KOmitmen itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Menhub ke kantor Kejaksaan Agung
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kick-Off Meeting Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, JAM-Intelijen Bentuk 3 Pokja
Desk koordinasi ini bertugas untuk meningkatkan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran nasional
Baca Selengkapnya
jaksa agung
Jaksa Agung Terima Kunjungan Menteri Imipas, Bahas Transfer of Prisoner
Dibahas juga pengembangan SDM dan pendampingan oleh Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baca Selengkapnya
Jampidmil
Arahan Jampidmil Saat Apel Pengecekan Personel TNI di Kejaksaan
Ia menyampaikan arahan penting yang merupakan pesan dari Jaksa Agung.
Baca Selengkapnya
jampidum
Arahan JAM-Pidum Terkait Penanganan TPPO dan Persiapan Pemilu Serentak 2024
Mens Rea pelaku, tujuan, serta keuntungan materiil dan immateriil yang diperoleh harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses hukum.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Buka Bimtek di Sorong, JAM-Pidum Ingatkan Proses Penanganan Perkara harus Dilakukan Cermat dan Komprehensif
Arahan JAM-Pidum disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) di Papua Barat Terkait Keadilan Restoratif dan Pelestarian Ekosistem Karbon Biru
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Terima Kunjungan Mentrans, Jaksa Agung RI Menerima Permintaan Pendampingan Program Kementerian Transmigrasi
Menteri Transmigrasi berharap pendampingan dari Kejagung akan membuat pelaksanaan program Kementerian tidak melanggar hukum
Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin
Terima Kunjungan Menkomdigi, Jaksa Agung Berkomitmen Kawal Program Kementerian Komunikasi dan Digital
Kejaksaan dan Kementerian Komdigi juga bersepakat untuk bersinergi dalam penanganan judi online
Baca Selengkapnya
Jamintel Kejagung
JAM-Intelijen Hadiri Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum 2024
Dalam rangka mendukung program pemerintah Asta Cita menuju Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Gebyar Bazar Adhyaksa 2024 Dukung Peningkatan Daya Beli dan UMKM Lokal
Acara ini relevan di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi, terutama akibat penurunan daya beli yang disebabkan oleh deflasi selama lima bulan terakhir.
Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung
Jamdatun Kunjungan ke KBRI Singapura, Dubes RI Berharap Kerja Sama Penegakan Hukum Kedua Negara Makin Erat
Dubes RI berharap kunjungan ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa Kejaksaan di kedua negara telah menerapkan rule of law yang baik
Baca Selengkapnya