

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Kejaksaan Agung RI, Prof Dr Asep Nana Mulyani menyetujui enam permohonan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme restorative justice (keadilan restoratif). Persetujuan tersebut diberikan JAM-Pidum dalam ekspose virtual yang digelar pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Tiga dari enam perkara yang diajukan berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Barito Timur, Kalimantan Tengah. Sementara sisanya berasal dari Cabang Kejari Toba Samosir di Porsea, Kejari Sumeulue, dan Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakati.
“Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dimohon untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum,” ujar JAM-Pidum.
Keenam persetujuan penyelesaian melalui keadilan restoratif adalah perkara dengan tersangka Bulkhaira bin Umir dari Cabang Kejari Pidie di Kotabakti yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan, Nurhaida M. Tampubolon dari Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan, dan tersangka Refil Hidayah bin Yusman dari Kejaksaan Negeri Simeulue, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) tentang Penganiayaan.
Sementara tiga perkara lainnya berasal dari Kejari Barito Timur dengan lima orang tersangka.
Kejaksaan Agung memberikan persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan alasan telah dilaksanakan proses perdamaian; tersangka belum pernah dihukum; tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana; ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun; serta tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
Alasan lainnya adalah proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi; tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan; pertimbangan sosiologis; serta adanya respons positif dari masyarakat.
Salah satu permohonan kasus yang disetujui lewat keadilan restoratif adalah kasus penadahan dengan tersangka Bulkhaira bin Munir. Permohonan perkara berasal dari Cabang Kejari Pidie di Kotakabti. Kasus ini berasal ketika tersangka membeli sepeda motor Supra X tanpa plat nomor polisi dari M Arif bin M Husen dan Junaidi yang saat ini berstatus buron.
Kedua saksi tersebut menawarkan sepeda motor tanpa plat nomor polisi seharga Rp2 juta dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk pergi ke Takengon Aceh Tengah. Sebelum bertransaksi, tersangka sempat menanyakan tentang STNK dan BPKB yang dijanjikan akan diberikan saksi yang mengaku lupa membawanya.
Bulkhaira membeli motor tersebut pada Minggu, 4 Agustus 2024 pukul 1 dini hari saat berada di bengkelnya di Gampong Cot Tunong, Bireun.
Tersangka akhirnya menerima tawaran membeli sepeda motor tersebut dengan membayar uang tunai Rp500 ribu. Sementara sisanya ditransfer ke rekening milik istri saksi.
Dua hari setelah transaksi tersebut, tersangka ditangkap anggota Kepolisian Sektor Mutiara Timur pada 6 Agustus 2024 dan diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.
Mengetahui kasus posisi tersebut, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Pidie di Kotabakti sekaligus Jaksa Fasilitator Yudha Utama Putra, S.H. H. menginisiasikan penyelesaian perkara ini melalui mekanisme restorative justice. Permohonan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh Drs. Joko Purwanto, S.H yang melanjutkannya ke JAM-Pidum setelah mempelajari berkas perkara tersebut.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaRegulasi yang baik harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga sektor keuangan dapat beroperasi dengan prinsip kehati-hatian tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya“No mountain is too high for the strong spirit to climb. Tidak ada gunung yang terlalu tinggi bagi jiwa yang kuat untuk menaklukkannya,”
Baca SelengkapnyaPenyerahan Tanggung Jawab Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) telah dilakukan.
Baca SelengkapnyaBelasan perkara tersebut berasal dari pengajuan 12 Kejaksaan Negeri dengan menyeret 20 tersangka
Baca SelengkapnyaPemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.
Baca SelengkapnyaJAM-Intelijen meminta jajarannya untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi ancaman terhadap keberlangsungan program MBG
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data rekapitulasi, penerimaan laporan pengaduan masyarakat periode 2020 hingga 2025 menunjukkan penurunan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaMelalui kebijakan restorative justice, diharapkan tidak ada lagi masyarakat bawah yang tercederai oleh rasa ketidakadilan.
Baca SelengkapnyaKegiatan sosial ini turut dihadiri pengusaha nasional Jusuf Hamka yang mengapresiasi inisiatif JAM-Intelijen
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaMAKI menilai salah satu lembaga penegak hukum jarang melakukan OTT namun sekalinya digelar menemukan barang bukti Rp1 triliun
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM-Kejaksaan RI terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaSaat ini tersangka diserahterimakan kepada Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui adalah kasus penamparan terhadap anak yang menyebabkan luka
Baca SelengkapnyaJAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan
Baca SelengkapnyaAdapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaBadiklat Kejaksaan RI di bawah kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin berupaya mendukung program prioritas pemerintah
Baca SelengkapnyaSetidaknya ada empat kegiatan utama yang dijalankan JAM-Pidum Kejaksaan RI selama periode 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id