Better experience in portrait mode.
JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

Optimalkan Penanganan Perkara Koneksitas, JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Mayjen TNI Dr. W. Indrajit memberikan sambutan pada Upacara Pembukaan Diklat Pembekalan Sumber Daya Manusia Tahun 2024 di Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Senin 15 Juli 2024. Pelatihan ini mengusung tema ‘Penanganan Perkara Koneksitas yang Optimal Melalui Kerja Sama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL)’.


Dalam sambutannya, JAM-Pidmil menuturkan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga yang memegang fungsi penuntutan dan sebagai dominus litis dalam penanganan perkara pidana merupakan satu-satunya badan yang berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Meski pemeriksaan koneksitas dilaksanakan melalui dua sistem peradilan yang berbeda, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi tetap melekat sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa Jaksa Agung berwenang “mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.”


Artinya, Jaksa Agung bukan hanya pimpinan tertinggi di institusi Kejaksaan melainkan juga pimpinan tertinggi dalam bidang penuntutan di institusi mana pun yang diberi kewenangan oleh undang-undang.

“Untuk itu, tidak heran apabila dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer secara expressive verbis menyatakan bahwa Jaksa Agung adalah penuntut umum tertinggi. Pengaturan tersebut pada hakikatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, yang berarti tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan penuntutan kecuali berada di bawah kendali Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi negara,” ujar JAM-Pidmil.

Optimalkan Penanganan Perkara Koneksitas, JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

Menurut JAM-Pidmil, sinergitas dan kerja sama antar Kejaksaan dan TNI walau berada pada lingkup tatanan dan ranah yang tidak sepenuhnya sama dalam konteks peradilan pidana yaitu antara sipil dan militer, namun keduanya memiliki visi dan misi serta kesepahaman pemikiran yang sama yaitu untuk memperkuat ditegakkannya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.


“Dari kerjasama yang sudah terjalin sejak lama tersebut diharapkan terdapat satu tujuan antara Kejaksaan dan TNI untuk diimplementasikan dan diwujudkan dalam upaya menegakkan hukum, menjaga kedaulatan, dan mempertahankan keutuhan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” imbuh JAM-Pidmil.

JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

Relasi kelembagaan yang sangat kuat dan erat antara Kejaksaan dan TNI (antara Jaksa dan Oditurat) tersebut merupakan mandat regulasi yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 57 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima TNI.


“Hal itu merupakan penegasan tentang asas dominus litis, serta single prosecution system. Dengan penegasan tersebut, maka sinergitas, koordinasi teknis dalam proses penanganan perkara, penuntutan perkara pidana antara Kejaksaan dan TNI sangat diperlukan, khususnya dalam perkara koneksitas sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran,” tambah JAM-Pidmil.

JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Presiden tersebut menjadi landasan pembentukan organisasi baru di lingkungan Kejaksaan, yaitu dibentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAM PIDMIL).


“Kehadiran JAM PIDMIL pada hakikatnya merupakan mandat konstitusional. Pembentukan JAM PIDMIL menunjukkan komitmen kuat dua institusi dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum nasional, khususnya dalam penanganan perkara koneksitas,” kata JAM-Pidmil.

JAM PIDMIL juga mengemban fungsi utama dalam mengoordinasikan kepentingan peradilan umum (sipil) dan peradilan militer, sebagaimana diatur oleh dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Peradilan Militer. Dari dua institusi yang saling bersinergi, dengan satu titik singgung yaitu proses penuntutan tindak pidana (koneksitas).

Kemudian JAM-Pidmil menyampaikan Kejaksaan dan TNI telah menjalin kerja sama yang kuat dan intens, salah satu contohnya adalah adanya Nota Kesepahaman antara Kejaksaan RI dan TNI tentang Kerja Sama dalam Pemanfaatan Sumber Daya dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum Nomor: 4 Tahun 2023 dan Nomor : NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini antara lain adalah Pendidikan dan Pelatihan dan juga Koordinasi Teknis Penyidikan dan Penuntutan serta Penanganan Perkara Koneksitas.


Mengakhiri sambutannya JAM-Pidmil atas nama pimpinan Kejaksaan menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI dan segenap jajaran, yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan jajaran Kejaksaan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan keberhasilan tugas serta fungsi khususnya dalam bidang penanganan perkara koneksitas.

JAM PIDMIL Kerja Sama dengan TNI Adakan Diklat Pembekalan SDM di Badiklat Kejaksaan RI

“Sejatinya tujuan dibuatnya kualifikasi perkara koneksitas adalah memfasilitasi proses penanganan perkara dari dua sisi background yang berbeda. Dari perbedaan itulah hukum ibarat jamu yang dapat mengobati segala kendala dan kekurangan yang ada,” tutur JAM-Pidmil.


Upacara pembukaan diklat pembekalan SDM TNI dan JAM-Pidmil dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Prof. Dr. Reda Manthovani, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Dr. Febrie Adriansyah, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tony T. Spontana, Pejabat Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, serta peserta diklat yang terdiri dari Kasubdit & Kasubbad pada JAM PIDMIL, Aspidmil, Oditur, Babinkum TNI, dan Divisi Legal Bank BRI.

Upaya Kejaksaan Berantas Kejahatan Lintas Negara Terkait SDA
Upaya Kejaksaan Berantas Kejahatan Lintas Negara Terkait SDA

JAM-Datun mengungkapkan hambatan birokrasi dan perbedaan sistem hukum antarnegara menjadi tantangan yang signifikan

Baca Selengkapnya
Deretan Capaian Kinerja JAM-Pidmil dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih
Deretan Capaian Kinerja JAM-Pidmil dalam 100 Hari Kabinet Merah Putih

Adapun capaian kinerja Kejaksaan RI pada JAM PIDMIL terangkum sebagai berikut:

Baca Selengkapnya
Kejagung dan KPK Berkomitmen Berantas Korupsi, Jaksa Agung:
Kejagung dan KPK Berkomitmen Berantas Korupsi, Jaksa Agung: "Tidak Ada Persaingan, Kami Sama-Sama"

Kedua lembaga penegak hukum ini menegaskan pemberantasan korupsi sudah menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Dorong Sinergi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi
Jaksa Agung Dorong Sinergi Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi

"Hukum telah memberikan pedoman yang jelas, namun pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang erat antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan,”

Baca Selengkapnya
Finalisasi MoU, JAM Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan Soroti 2 Isu Terkait Mitigasi Risiko
Finalisasi MoU, JAM Pengawasan Kejagung dan Komisi Kejaksaan Soroti 2 Isu Terkait Mitigasi Risiko

MoU JAM BIdang Pengawasan dan Komisi Kejaksaan RI saat ini sudah dalam tahap penyelesaian

Baca Selengkapnya
JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
JAM-Datun Pimpin Rakor Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan

Bertujuan memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga dalam mencegah tindak pidana korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Baca Selengkapnya
JAM-Pidum dan PT Pegadaian Jalin Kerja Sama Strategis Khususnya Penanganan Penyimpanan Barang Bukti Perhiasan
JAM-Pidum dan PT Pegadaian Jalin Kerja Sama Strategis Khususnya Penanganan Penyimpanan Barang Bukti Perhiasan

Kerja sama ini merupakan salah satu upaya menjalankan blue print Transformasi Penuntutan Menuju Indonesia Emas 2045

Baca Selengkapnya
JAM-Datun Kejagung dan PT Semen Indonesia Jalin Kerja Sama Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional
JAM-Datun Kejagung dan PT Semen Indonesia Jalin Kerja Sama Dukung Pembangunan Infrastruktur Nasional

Kejagung mengharapkan kolaborasi ini dapat mendorong praktik bisnis yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku

Baca Selengkapnya
JAM-Datun Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024
JAM-Datun Hadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024

Inflasi nasional pada November 2024 tercatat stabil dan cenderung menurun.

Baca Selengkapnya
Bantu Ditjen PP Kemenkumham Susun Regulasi Berkualitas dan Adaptif, JAM-Pidum:
Bantu Ditjen PP Kemenkumham Susun Regulasi Berkualitas dan Adaptif, JAM-Pidum: "Kejaksaan Memiliki Tanggung Jawab Moral"

Komitmen tersebut disampaikan JAM-Pidum Kejaksaan Agung saat menerima audiensi Dirjen PP Kemenkumham.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Komitmen Kejaksaan RI Bantu Penegakan Hukum di Kemenhub
Jaksa Agung ST Burhanuddin Tegaskan Komitmen Kejaksaan RI Bantu Penegakan Hukum di Kemenhub

KOmitmen itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Menhub ke kantor Kejaksaan Agung

Baca Selengkapnya
Kick-Off Meeting Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, JAM-Intelijen Bentuk 3 Pokja
Kick-Off Meeting Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, JAM-Intelijen Bentuk 3 Pokja

Desk koordinasi ini bertugas untuk meningkatkan devisa negara dan mengurangi potensi kebocoran nasional

Baca Selengkapnya
Arahan Jampidmil Saat Apel Pengecekan Personel TNI di Kejaksaan
Arahan Jampidmil Saat Apel Pengecekan Personel TNI di Kejaksaan

Ia menyampaikan arahan penting yang merupakan pesan dari Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya
Arahan JAM-Pidum Terkait Penanganan TPPO dan Persiapan Pemilu Serentak 2024
Arahan JAM-Pidum Terkait Penanganan TPPO dan Persiapan Pemilu Serentak 2024

Mens Rea pelaku, tujuan, serta keuntungan materiil dan immateriil yang diperoleh harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses hukum.

Baca Selengkapnya
Buka Bimtek di Sorong, JAM-Pidum Ingatkan Proses Penanganan Perkara harus Dilakukan Cermat dan Komprehensif
Buka Bimtek di Sorong, JAM-Pidum Ingatkan Proses Penanganan Perkara harus Dilakukan Cermat dan Komprehensif

Arahan JAM-Pidum disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) di Papua Barat Terkait Keadilan Restoratif dan Pelestarian Ekosistem Karbon Biru

Baca Selengkapnya
Terima Kunjungan Mentrans, Jaksa Agung RI Menerima Permintaan Pendampingan Program Kementerian Transmigrasi
Terima Kunjungan Mentrans, Jaksa Agung RI Menerima Permintaan Pendampingan Program Kementerian Transmigrasi

Menteri Transmigrasi berharap pendampingan dari Kejagung akan membuat pelaksanaan program Kementerian tidak melanggar hukum

Baca Selengkapnya
Terima Kunjungan Menkomdigi, Jaksa Agung Berkomitmen Kawal Program Kementerian Komunikasi dan Digital
Terima Kunjungan Menkomdigi, Jaksa Agung Berkomitmen Kawal Program Kementerian Komunikasi dan Digital

Kejaksaan dan Kementerian Komdigi juga bersepakat untuk bersinergi dalam penanganan judi online

Baca Selengkapnya
JAM-Intelijen Hadiri Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum 2024
JAM-Intelijen Hadiri Apel Gelar Pasukan Penegakan Hukum 2024

Dalam rangka mendukung program pemerintah Asta Cita menuju Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung ST Burhanuddin Berharap Keberadaan JAM-Pidmil Dorong Proses Peradilan Lebih Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan
Jaksa Agung ST Burhanuddin Berharap Keberadaan JAM-Pidmil Dorong Proses Peradilan Lebih Cepat, Sederhana, dan Berbiaya Ringan

Jaksa Agung membuka FGD Implementasi Kewenangan Jaksa Agung dalam Penanganan Perkara Koneksitas yang digelar JAM-Pidmil dan JAM-Pidum

Baca Selengkapnya
Jamdatun Kunjungan ke KBRI Singapura, Dubes RI Berharap Kerja Sama Penegakan Hukum Kedua Negara Makin Erat
Jamdatun Kunjungan ke KBRI Singapura, Dubes RI Berharap Kerja Sama Penegakan Hukum Kedua Negara Makin Erat

Dubes RI berharap kunjungan ini semakin memperkuat kepercayaan bahwa Kejaksaan di kedua negara telah menerapkan rule of law yang baik

Baca Selengkapnya
Hadiri Dies Natalis FHUI ke-100 Tahun, JAM-Pidum Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Bangun Sistem Hukum Lebih Baik
Hadiri Dies Natalis FHUI ke-100 Tahun, JAM-Pidum Ajak Semua Pihak Berkolaborasi Bangun Sistem Hukum Lebih Baik

Kejaksaan menegasksn komitmennya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum di Indonesia

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung Muda Intelijen Hadiri Pameran Seni Kontemporer Terbesar di Surabaya
Jaksa Agung Muda Intelijen Hadiri Pameran Seni Kontemporer Terbesar di Surabaya

Pameran ini mengangkat tema Ways Of Dreaming, yang menggambarkan berbagai cara dan interpretasi seniman dalam mengeksplorasi mimpi dan harapan.

Baca Selengkapnya
Digelar dalam 3 Format Berbeda, JAM-Pidmil Sosialisasikan Koneksitas di Jakarta, Bali dan Sulsel
Digelar dalam 3 Format Berbeda, JAM-Pidmil Sosialisasikan Koneksitas di Jakarta, Bali dan Sulsel

Kegiatan sosialisasi koneksitas dan tugas fungsi JAM-Pidmil digelar bekerja sama dengan Kejati DK Jakarta, Bali, dan Sulsel.

Baca Selengkapnya
Dikomandoi Direktur Penuntutan, Tim Tenis JAM-Pidmil Raih Medali Emas di Ajang Olahraga Komuniti Hukum
Dikomandoi Direktur Penuntutan, Tim Tenis JAM-Pidmil Raih Medali Emas di Ajang Olahraga Komuniti Hukum

Ajang olahraga ini merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 Badan Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI

Baca Selengkapnya
Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bahas Pemanfaatan Tanah Sitaan Negara untuk Pemukiman Rakyat
Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Bahas Pemanfaatan Tanah Sitaan Negara untuk Pemukiman Rakyat

Pertemuan Jaksa Agung dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman juga membahas tentang pendampingan pengadaan barang dan jasa dari kementerian tersebut

Baca Selengkapnya