

Tim Jaksa Penyidik dari Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memeriksa pejabat Lampung Timur berinisial MBR sebagi saksi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan dan penataan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur untuk Tahun Anggaran 2022.
Pemeriksaan pada Senin, 20 Januari 2025 tersebut berlangsung selama 10 jam mulai dari pukul 10.00 WIB hingga 20.00 WIB.
Mengutip akun Instagram resmi Kejati Lampung, pemeriksaan terhadap saksi tersebut dilakukan terkait kegiatan pembangunan Kawasan Gerbang Rumah Jabatan Bupati Lampung Timur yang berada di Kabupaten Lampung Timur.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menggali keterangan mengenai Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) saksi dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah Lampung Timur.
Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sebanyak 30 orang saksi. Saat ini, perhitungan kerugian negara oleh auditor masih berlangsung. Adapun pagu anggaran dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp 6.996.600.000
Diketahui, tim Kejati Lampung pada Kamis, 9 Januari 2026 lalu melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait perkara dugaan korupsi tersebut.
Salah satu lokasi yang digeledah adalah rumah pribadi MBR dan kantor terkait di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Timur.
Dalam penggeledahan tersebut, tim menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Barang-barang yang diamankan di antaranya tas mewah merek Gucci senilai puluhan juta, sebuah mobil, belasan perhiasan dan jam tangan bernilai ratusan juta, serta sejumlah sertifikat tanah dan uang tunai Rp8 juta.
Anggaran pembangunan kawasan gerbang rumah dinas Bupati diketahui mencapai Rp6,9 miliar dari APBD Lampung Timur pada tahun 2022.
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaJaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca SelengkapnyaKejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca SelengkapnyaTersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim
Baca SelengkapnyaTiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.
Baca SelengkapnyaTotal uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca SelengkapnyaKejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca SelengkapnyaBegini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca SelengkapnyaPerkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
Baca SelengkapnyaSebelumnya penyidikan menemukan dua alat bukti dan barang bukti dugaan korupsi dana PNPM tahun 2019-2023.
Baca SelengkapnyaKejari akan mulau menerapkan aplikasi Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) dan MySimkari
Baca SelengkapnyaPerbuatan tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara sampai Rp1,2 miliar
Baca SelengkapnyaPenetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik Kejari Bintan.
Baca SelengkapnyaKesepuluh oknum polisi tersebut diduga bertindak sebagai penjual barang haram tersebut
Baca SelengkapnyaKejati NTB masih mencari satu orang tersangka berinisial MSL yang sedang dalam pencarian tim penyidik
Baca SelengkapnyaDugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan di Dinas Kebudayaan DK Jakarta dengan nilai anggaran sekitar Rp150 juta
Baca SelengkapnyaKejati Jatim telah memberikan persetujuan restorative justice terhadap 373 perkara selama tahun 2024
Baca SelengkapnyaAnggaran pembangunan Masjid Nurul Jannah, Ohoi Nerong itu bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malra.
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id