Follow
Kejaksaan Negeri (Kejari) Rokan Hilir (Rohil), Provinsi Riau, menerima pengembalian kerugian keuangan negara dari perkara korupsi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kepenghuluan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp294.663.398.
Dana tersebut berasal dari Syahfrizal B alias Icak Bin Bahtiar, yang merupakan mantan Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hiilir, yang terlibat kasus korupsi.
Dana tersebut berasal dari Syahfrizal B alias Icak Bin Bahtiar, yang merupakan mantan Penghulu Sungai Majo Pusako, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hiilir, yang terlibat kasus korupsi.
Pengembalian uang itu disamapikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Rokan Hilir, Yuliarni Appy, melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Rohil, Yopentinu Adi Nugraha, Kamis 30 Mei 2024.
"Adapun perkara dimaksud adalah penyalahgunaan anggaran Pendapatan dan belanja kepenghuluan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2020," ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Rohil.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor:5706 K/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Oktober 2022, Syahfrizal B alias Icak Bin Bahtiar divonis 5 tahun dan 10 bulan penjara, denda sebesar Rp200 juta subsidair 4 bulan kurungan. Hakim juga menjatuhkan hukuman dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp589.326.795,-.
Dengan demikian terpidana Syahfrizal B alias Icak Bin Bahtiar masih dibebankan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 589.326.795,- subsidair 2 tahun penjara.
Dengan demikian terpidana Syahfrizal B alias Icak Bin Bahtiar masih dibebankan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 589.326.795,- subsidair 2 tahun penjara.
“Pada hari ini, terpidana (Syahfrizal B) melalui keluarganya telah melakukan pembayaran uang pengganti sebesar Rp294.663.398,” ujar Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Yopentinu Adi Nugraha, didampingi Plt Kepala Seksi Pidana Khusus, Jupri Wandy Banjarnahor.
Menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelijen, Yopentinu Adi Nugraha, uang tersebut diterima oleh Jaksa Eksekutor untuk selanjutnya disetorkan ke kas negara pada Kamis 30 mei 2024.
Di samping itu, Plt Kasi Pidsus Jupri Wandy Banjarnahor, mengungkapkan Syahfrizal B ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ia ditahan sejak Rabu 10 November 2021 lalu.
“Dengan telah dibayarkan secara cicil uang pengganti tersebut, terpidana masih mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa uang pengganti tersebut," ujar Plt. Kasi Pidsus, Jupri Wandy Banjarnahor.
Latar Belakang Perkara
Pengungkapan perkara rasuah itu bermula dari adanya laporan Masyarakat Sungai Majo Pusako Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rohil Provinsi Riau.
Pada tahun 2017 sampai dengan 2020, Syahfrizal B selaku Penghulu Sungai Majo Pusako mendapat keuntungan dari Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Sungai Majo Pusako dengan tidak melibatkan bendahara dalam hal pembayaran setiap pengeluaran.
Akan tetapi, pada saat pencairan dana ke bank, Penghulu mengajak bendahara untuk bersama-sama mendatangi pencairan sebagaimana mestinya proses pencairan. Setelah dilakukan pencairan, uang tersebut diserahkan kepada Syahfrizal B.
Dalam hal pengelolaan anggaran tersebut tidak melibatkan bendahara. Terpidana mendapatkan keuntungan dari pengelolaan uang negara dengan membuat kegiatan fisik namun tidak sesuai dengan RAB. Bahkan ia tidak melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan, melainkan mengelola uang tersebut secara mandiri agar mempermudah Syahfrizal B untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi.
"Dari hasil penyidikan, kita menemukan bukti yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,” ungkap Plt. Kasi Pidsus, Jupri Wandy Banjarnahor.
Perbuatan tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir nomor 18 tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Kepenghuluan Kabupaten Rokan Hilir.
Perbuatannya itu diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Reporter
- Eko Huda
Rekomendasi
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Setujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Makassar dan Pangkep
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya
Kejati Kepri
Kapal Memilih Bersandar di Singapura, Kejati Kepri Gagas Inovasi Perizinan Labuh Jangkar Terpadu
Inovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Tahan Mantan Sekda Palembang, Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset Rp11,76 Miliar
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Kepulauan Aru Tahan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Terkait Korupsi Rp1,5 Miliar Penyalahgunaan Pembangunan Gedung
Jaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Lampung Periksa Bupati Lampung Timur Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Gerbang Rumdis
Pemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca Selengkapnya
kejati bengkulu
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM 2025 di Kejati Bengkulu
Kejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
kejati ntt
Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian
Kajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kajati Jatim Menyetujui 8 Permohonan Restorative Justice
Salah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Hasil Penggeledahan Kejari Palembang di Rumah Kadisnaker Sumsel: Jam Tangan Rolex, Uang Dollar AS, hingga 7 Buku Tabungan
Penggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati NTB Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan KUR Sapi Usai Sempat Kabur ke Bali
Tersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru di Kab Langkat
Tiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kadisnakertrans Terjaring OTT Kejari Palembang, Ditemukan Segepok Uang Rp39,2 Juta di Bawah Meja Kerja
Total uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembuatan Peta Desa, Kejari Lahat Bakal Periksa Seluruh Kades se-Kabupaten
Kejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Soppeng Tetapkan Pegawai Bank dan Calo jadi Tersangka Korupsi Kredit Usaha Rp2,8 Miliar
Begini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Pesan Para Kajati Pada Apel Perdana Kejaksaan RI Tahun 2025: Jaga Integritas, Profesional, Bijak Menggunakan Medsos
Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca Selengkapnya
Kejati Lampung
Penyidik Pidsus Kejati Lampung Kembali Terima Titipan Uang Kerugian Negara Perkara Pesisir Barat TA 2022
Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
Baca Selengkapnya
Kejari Bireuen
Korupsi Dana SPP, Kejari Bireuen Tahan Ketua BKAD
Sebelumnya penyidikan menemukan dua alat bukti dan barang bukti dugaan korupsi dana PNPM tahun 2019-2023.
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejari Kepulauan Selayar Terapkan SPBE Sepenuhnya Mulai 1 Januari 2025
Kejari akan mulau menerapkan aplikasi Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) dan MySimkari
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejari Manggarai Tetapkan 2 Direktur PT MMI Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Perkara `Tong Sampah` Non-Organik
Perbuatan tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara sampai Rp1,2 miliar
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Tahan Mantan Direktur PT. BIS, Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan
Penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik Kejari Bintan.
Baca Selengkapnya
