Follow
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau Akmal Abbas, S.H., M.H., mengharapkan para penyidik tidak ragu dalam melakukan asset tracing (penelusuran aset) terhadap orang pribadi dan atau badan hukum yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurut Kajati Riau, kesuksesan dalam penanganan perkara tindak pidana tidak pernah lepas dari pelaksanaan eksekusi secara tuntas.
Harapan tersebut disampaikan Kajati Riau Akmal Abbas saat memberikan sambutan Pembukaan Pelatihan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bagi Penyidik se-Wilayah Riau yang diselenggarakan Pusat Perlaporan dan Analisis TRansaksi Keuangan (PPATK) di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa, 17 September 2024.
Kajati Riau menilai eksekusi harus dilakukan secara holistik atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi pidana badan maupun eksekusi barang bukti, pidana denda, uang pengganti, dan pidana tambahan lainnya.
Terkait asset tracing dalam perkara TPPU, Kajati Riau berharap dilakukan penyitaan terhadap aset dan diterapkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
Jaksa selaku Penyidik maupun Penuntut Umum sebagaimana dimuat dalam Pasal 14 huruf (b), Pasal 110, dan Pasal 138 KUHAP, apabila terdapat perkara pidana yang menyangkut dengan TPPU, Jaksa berperan aktif dalam memberikan petunjuk kepada Penyidik untuk melakukan Penelusuran Aset (Asset Tracing) guna melakukan Pemulihan Kerugian Negara (Loss Recovery).
Pada bagian lain, Kajati dalam sambutannya juga menyoroti beberapa isu strategis dalam kerangka optimalisasi peran dan fungsi para Penyidik dalam penerapan TPPU dalam perkara pokok serta optimalisasi pembalikan beban pembuktian, asset tracing & Pemulihan kerugian negara (loss recovery) dalam penyelesaian perkara pidana baik lingkup Tindah Pidana Korupsi, Kepabeanan, Cukai, Perpajakan dan Tindak Pidana Lainnya sebagaimana diatur Undang-undang.
“Pelatihan ini merupakan momentum yang berharga bagi kita semua meningkatkan kapasitas kemampuan teknis penyidik khususnya TPPU, persamaan persepsi sekaligus mengevaluasi secara menyeluruh atas kinerja yang telah kita laksanakan secara bersama serta mencari solusi atas isu-isu strategis yang dihadapi oleh masing-masing instansi demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas kinerja penegakan hukum TPPU di masa mendatang” ungkap Kajati.
Pelatihan Penyidikan TPPU ini dibuka Kajati Riau bersama-sama dengan Deputi Bidang Pelaporan & Pengawasan PPATK Fitriadi, SH.,MH., Kapusdiklat APU PPT PPATK Akhyar Effendi, SE.,M.Si, Direktur Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Riau dengan peserta dari Penyidik Polri, Jaksa, Bea dan Cukai, serta Perpajakan se-wilayah Riau.
Kajati Riau Ingatkan Penyidik Tak Ragu Telusuri Aset dalam Perkara TPPU
Artikel ini ditulis oleh
Editor Syahid latif
Reporter
- Syahid latif
Rekomendasi
kejaksaan RI
Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara Gelar Edukasi Keuangan bagi PMI di Hongkong
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kerugian Negara Capai Rp1,3 T Setahun, JAM-Pidum Pastikan Pelanggaran Hukum di Sektor Aset Kripto Takkan Lolos Jerat Hukum
Kejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Pidum Menyetujui 4 Permohonan Restorative Justice, Salah Satunya Perkara Penggelapan Motor oleh Marbot Masjid
Perkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kejagung Periksa 2 Saksi Perkara Komoditas Timah Korporasi, Salah Satunya Mantan Direktur
Pemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
JAM-Intelijen Dukung Peningkatan Prestasi Olahraga Berkuda di Kancah Internasional
Kejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Setujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Makassar dan Pangkep
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya
Kejati Kepri
Kapal Memilih Bersandar di Singapura, Kejati Kepri Gagas Inovasi Perizinan Labuh Jangkar Terpadu
Inovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca Selengkapnya
Opini
Jaksa, Penyidik Tindak Pidana Tertentu
Opini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Survei Indikator Tempatkan Kejaksaan Sebagai Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
Hasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca Selengkapnya
100 Hari Kerja Prabowo-Gibran
100 Hari Kabinet Merah Putih, JAM-Pidsus Kejaksaan RI Ungkap 3 Kasus Korupsi Kakap
JAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Tahan Mantan Sekda Palembang, Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset Rp11,76 Miliar
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Kepulauan Aru Tahan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Terkait Korupsi Rp1,5 Miliar Penyalahgunaan Pembangunan Gedung
Jaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Lampung Periksa Bupati Lampung Timur Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Gerbang Rumdis
Pemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca Selengkapnya
kejati bengkulu
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM 2025 di Kejati Bengkulu
Kejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
kejati ntt
Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian
Kajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kajati Jatim Menyetujui 8 Permohonan Restorative Justice
Salah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Hasil Penggeledahan Kejari Palembang di Rumah Kadisnaker Sumsel: Jam Tangan Rolex, Uang Dollar AS, hingga 7 Buku Tabungan
Penggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati NTB Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan KUR Sapi Usai Sempat Kabur ke Bali
Tersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru di Kab Langkat
Tiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kadisnakertrans Terjaring OTT Kejari Palembang, Ditemukan Segepok Uang Rp39,2 Juta di Bawah Meja Kerja
Total uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembuatan Peta Desa, Kejari Lahat Bakal Periksa Seluruh Kades se-Kabupaten
Kejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Soppeng Tetapkan Pegawai Bank dan Calo jadi Tersangka Korupsi Kredit Usaha Rp2,8 Miliar
Begini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Pesan Para Kajati Pada Apel Perdana Kejaksaan RI Tahun 2025: Jaga Integritas, Profesional, Bijak Menggunakan Medsos
Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca Selengkapnya
Kejati Lampung
Penyidik Pidsus Kejati Lampung Kembali Terima Titipan Uang Kerugian Negara Perkara Pesisir Barat TA 2022
Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Capaian Kinerja Kejaksaan 2024: Pidsus Tangani Penyelidikan 2.306 Perkara Korupsi, Setor PNBP Rp1,69 Triliun
Sebanyak 6 perkara tindak pidana khusus menjadi perhatian masyarakat sepanjang tahun 2024
Baca Selengkapnya