

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) sepanjang tahun 2024 telah menyelematkan keuangan negara senilai Rp 16. 179.336.821 dari pengungkapan Tindak Pidana Korupsi (TPK). Di tahun ini, Kejaksaan di wilayah hukum Kalbar telah melakukan penyelidikan 59 perkara dan penyidikan 42 perkara.
Capaian Kinerja bidang pidana khusus tersebut disampaikan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalbar, Siju dalam keterangan pers bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 pada Senin, 9 Desember 2024.
Khusus Kejati Kalbar, kinerja bidang pidana khusus yang telah dicapai sepanjang 2024 adalah menggelar penyelidikan 15 perkara dan penyidikan 13 perkara. Dari kasus-kasus tersebut, Kejati Kalbar telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp115.226.000.
Bertepatan di hari yang sama, Aspidsun Kejati Kalbar juga mengumumkan capaian jaksa penyidik yang telah menetapkan seorang orang Tersangka pada kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang ke Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Petra Sintang Tahun Anggaran 2017 dan tahun 2019.
“Penyidik pada hari ini telah menetapkan 1 (satu) orang tersangka yaitu Saudara HN sebagai pelaksana pekerjaan Pembangunan Gereja GKE “PETRA” Sintang Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2019,” ujar Aspidsus.
Satu tersangka tersebut berinisial HN selaku pelaksana pekerjaan. Serangkaian penyidikan terhadap perkara ini dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Print -01/O.1/Fd.1/03/2024 tanggal 27 Maret 2024.
Menurut Aspidsus Kejati Kalbar, HN sebagai Seksi Pelaksana yang melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Gereja GKE PETRA Sintang Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar sekitar Rp. 700 juta.
Tersangka HN, lanjut Aspidsus, melaporkan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan gereja menggunakan anggaran tahun 2019 padahal proses pengerjaannya sudah selesai dilaksanakan pada tahun 2018. Akibat perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian keuangan senilai Rp3 miliar.
"Laporan Pertanggungjawabannya adalah laporan atas kegiatan/pembangunan Gereja yang tidak pernah dilaksanakan pada tahun 2019," ungkap Aspidsus.
Edukasi serupa juga direncanakan untuk dilaksanakan di berbagai wilayah kantong PMI, seperti Malang, Ponorogo, dan Tulungagung.
Baca SelengkapnyaKejagung mengharapkkan Indonesia akan dikenal sebagai negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi
Baca SelengkapnyaPerkara penggelapan sepeda motor oleh marbot Masjid karena terdesak kebutuhan melunasi utang.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan kedua saksi tersebut dilakukan atas nama tersangka Korporasi PT Refined Bangka Tin dkk
Baca SelengkapnyaKejaksaan, melalui peran intelijen hukum, akan berkontribusi dalam mendukung tata kelola yang baik serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga berkuda.
Baca SelengkapnyaPerkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca SelengkapnyaInovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca SelengkapnyaOpini dari Guru Besar Ilmu Hukum, Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H
Baca SelengkapnyaHasil survei menempatkan Kejaksaan Agung di atas MK, KPK, Pengadilan, dan Kepolisian
Baca SelengkapnyaJAM-Pidsus Kejaksaan RI juga menghimpun PNBP di akhir Desember 2024 bernilai ratusan miliar rupiah
Baca SelengkapnyaBerdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca SelengkapnyaJaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca SelengkapnyaPemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca SelengkapnyaKejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaKajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca SelengkapnyaSalah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca SelengkapnyaPenggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca SelengkapnyaTersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim
Baca SelengkapnyaTiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.
Baca SelengkapnyaTotal uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca SelengkapnyaKejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca SelengkapnyaBegini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca SelengkapnyaPerkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
Baca SelengkapnyaSebanyak 6 perkara tindak pidana khusus menjadi perhatian masyarakat sepanjang tahun 2024
Baca SelengkapnyaInstall Story Kejaksaan
story.kejaksaan.go.id