Follow
Jaksa Penyidik pada Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memeriksa tiga saksi untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik perkara, Rabu 29 Mei 2024. Pemeriksaan tersebut dilakukan terkait penyidikan kasus dugaan korupsi aktivitas penambangan batu bara.
Satu dari tiga saksi yang diperiksa berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak berinisial LS. Ia diperiksa oleh tim penyidik di gedung Kejati Sumsel Jakabaring Palembang.
Satu dari tiga saksi yang diperiksa berasal dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak berinisial LS. Ia diperiksa oleh tim penyidik di gedung Kejati Sumsel Jakabaring Palembang.
"Update penyidikan perkara penambangan ada tiga orang, di antaranya LS Dirjen Pajak 2024-sekarang,"
kata Kasi Penkum Kejati Sumsel, Vanny Yulia Eka Sari.
Dua saksi lain yang diperiksa penyidik adalah mantan pejabat Dinas ESDM, yaitu Kabid Pertambangan ESDM Pemprov Sumsel periode 2010-2016 berinisial I dan Kabid Pertambangan ESDM Kabupaten Lahat periode 2010-2014 berinisial K.
Menurut Vanny Yulia Eka Sari, ketiga saksi tersebut hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan selesai.
"Masing-masing saksi yang dipanggil dan dimintai keterangan dicecar lebih kurang 20an pertanyaan terkait materi penyidikan perkara," ujar Vanny Yulia Eka Sari.
Menurutnya, pihak penyidik masih terus memanggil dan memeriksa sejumlah nama untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti materi terkait penyidikan perkara.
"Akan kami update terus nanti perkembangan penyidikan terbarunya," ujar Vanny Yulia Eka Sari.
Menurutnya, pihak penyidik masih terus memanggil dan memeriksa sejumlah nama untuk mendapatkan keterangan dan alat bukti materi terkait penyidikan perkara.
"Akan kami update terus nanti perkembangan penyidikan terbarunya," ujar Vanny Yulia Eka Sari.
Sebelumnya, mantan Bupati Lahat SAR juga dimintai keterangan sebagai saksi terkait penyidikan perkara aktivitas penambangan batu bara ini.
Berdasarkan laporan tim penyidik, SAR memenuhi panggilan sebagai saksi dan diperiksa kurang lebih 6 hingga 7 jam di Gedung Kejati Sumsel, Selasa 21 Mei 2024 pukul 09.00 WIB.
Penyidik Pidsus Kejati Sumsel turut memeriksa mantan petinggi perusahaan tambang batu bara PTBA sebagai saksi dalam rangka penyidikan kasus aktivitas penambangan batu bara.
Seperti pada Rabu 22 Mei 2024 lalu, penyidik Pidsus Kejati Sumsel memeriksa AR mantan manager perusahaan tambang BUMN PTBA.
Sejak dinaikkan ke tahap penyidikan, kasus dugaan korupsi terkait aktivitas penambangan batubara ini tercatat sudah melibatkan belasan saksi yang diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah.
Seperti pada Rabu 22 Mei 2024 lalu, penyidik Pidsus Kejati Sumsel memeriksa AR mantan manager perusahaan tambang BUMN PTBA.
Sejak dinaikkan ke tahap penyidikan, kasus dugaan korupsi terkait aktivitas penambangan batubara ini tercatat sudah melibatkan belasan saksi yang diperiksa oleh penyidik Pidsus Kejati Sumsel telah.
Pada Rabu 15 Mei 2024 lalu, tim penyidik Pidsus Kejati Sumsel memeriksa lima mantan pejabat perusahaan tambang BUMN Sumsel sebagai saksi.
Pemeriksaan eks petinggi perusahaan tambang BUMN di Sumsel ini dilakukan untuk menguatkan bukti penyidikan perkara korupsi terkait aktivitas penambangan.
"Dari informasi penyidik, ada 30-an pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing saksi," ungkap Kasi Penkum Kejati Sumsel saat itu.
Pemeriksaan eks petinggi perusahaan tambang BUMN di Sumsel ini dilakukan untuk menguatkan bukti penyidikan perkara korupsi terkait aktivitas penambangan.
"Dari informasi penyidik, ada 30-an pertanyaan yang diajukan kepada masing-masing saksi," ungkap Kasi Penkum Kejati Sumsel saat itu.
Namun pihaknya belum bisa membeberkan secara rinci perihal kerangka perkara karena saat ini masih dalam penyidikan umum. Menurutnya, nilai pasti dari potensi kerugian negara dalam perkara ini juga belum bisa jadi konsumsi publik karena masih terus didalami.
Jauh sebelumnya, tiga nama pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel juga memenuhi panggilan penyidik Pidsus Kejati Sumsel selama kurang lebih 6 Jam. Ketiga nama itu adalah HS dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumsel, IZ mantan Kabid ESDM Provinsi Sumsel, dan DS dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sumsel.
Sementara itu, pada Rabu 24 April 2024, penyidik Kejati Sumsel juga memeriksa eks Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemprov berinisial EC, serta eks Kadis Pertambangan dan Energi Pemprov Sumsel berinisial RH.
Satu nama lagi yakni berinisial YHT selaku mantan Plt Kadin ESDM 2020, turut dimintai keterangan sebagai saksi dihadapan penyidik Pidsus Kejati Sumsel.
Dengan diperiksanya lima orang saksi mantan pejabat perusahaan tambang BUMN Sumsel tersebut, tercatat sudah belasan nama yang diperiksa sebagai saksi.
Sementara itu, penyidikan perkara ini ditaksir telah menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah. Terdapat 43 perusahaan yang diduga terlibat dalam perkara pidana pertambangan terkait reklamasi ini.
Kejati Sumsel Periksa Dirjen Pajak dan Dua Mantan Pejabat ESDM, Usut Korupsi Penambangan Batu Bara
Artikel ini ditulis oleh
Editor Eko Huda
Reporter
- Eko Huda
Rekomendasi
Kejati Sulsel
Kejati Sulsel Setujui 2 Permohonan Restorative Justice dari Kejari Makassar dan Pangkep
Perkara yang disetujui permohonan restorative justice terkait pencurian dan penggelapan
Baca Selengkapnya
Kejati Kepri
Kapal Memilih Bersandar di Singapura, Kejati Kepri Gagas Inovasi Perizinan Labuh Jangkar Terpadu
Inovasi ini diyakini bisa meningkatkan PNBP dan mencegah korupsi
Baca Selengkapnya
Kejati Sumsel
Kejati Sumsel Tahan Mantan Sekda Palembang, Terjerat Kasus Dugaan Korupsi Penjualan Aset Rp11,76 Miliar
Berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dengan nilai sebesar Rp11.760.000.000.
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Kepulauan Aru Tahan Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Terkait Korupsi Rp1,5 Miliar Penyalahgunaan Pembangunan Gedung
Jaksa melakukan penahanan selama 20 hari ke depan sejak Selasa 21 Januari 2025 dan tersangkan dititipkan di Rutan Dobo.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Lampung Periksa Bupati Lampung Timur Sebagai Saksi Perkara Dugaan Korupsi Gerbang Rumdis
Pemeriksaan terhadap saksi berlangsung selama 10 jam
Baca Selengkapnya
kejati bengkulu
Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Menuju WBBM 2025 di Kejati Bengkulu
Kejati Bengkulu berkomitmen penuh menjadikan WBK dan WBBM sebagai wujud nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Baca Selengkapnya
kejati ntt
Kajati NTT Peringatkan Bakal Gelar Investigasi Robohnya Plafon Sekolah di Kupang Jika Ada Indikasi Kelalaian
Kajati NTT juga mengharapkan Balai PPW NTT segera mengambil langkah-langkah nyata dalam menangani kerusakan yang ada
Baca Selengkapnya
restorative justice
Kajati Jatim Menyetujui 8 Permohonan Restorative Justice
Salah satu perkara yang disetujui terkait dengan penyalahgunaan Narkoba
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Hasil Penggeledahan Kejari Palembang di Rumah Kadisnaker Sumsel: Jam Tangan Rolex, Uang Dollar AS, hingga 7 Buku Tabungan
Penggeledahan dilakukan di dua kediaman Kadisnaker dan ruang kerjanya
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati NTB Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan KUR Sapi Usai Sempat Kabur ke Bali
Tersangka MSZ sempat mengajukan pra-peradilan ke PN Kota Mataram dan ditolak hakim
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejati Sumut Tahan 5 Tersangka Perkara Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru di Kab Langkat
Tiga tersangka merupakan ASN dan salah satunya menjabat sebagai kepala dinas.
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kadisnakertrans Terjaring OTT Kejari Palembang, Ditemukan Segepok Uang Rp39,2 Juta di Bawah Meja Kerja
Total uang yang diselamatan Kejari Palembang dari kegiatan OTT dan penggeledahan mencapai Rp285,6 juta
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Usut Dugaan Korupsi Proyek Pembuatan Peta Desa, Kejari Lahat Bakal Periksa Seluruh Kades se-Kabupaten
Kejati Lahat juga menerima pengembalian keuangan negara senilai Rp50,52 juta
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Kejari Soppeng Tetapkan Pegawai Bank dan Calo jadi Tersangka Korupsi Kredit Usaha Rp2,8 Miliar
Begini modus operandi yang dilakukan kedua tersangka.
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Pesan Para Kajati Pada Apel Perdana Kejaksaan RI Tahun 2025: Jaga Integritas, Profesional, Bijak Menggunakan Medsos
Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia memanfaatkan apel perdana tahun 2025 untuk mengevaluasi kinerja 2024 dan merencanakan program lebih baik di tahun ini
Baca Selengkapnya
Kejati Lampung
Penyidik Pidsus Kejati Lampung Kembali Terima Titipan Uang Kerugian Negara Perkara Pesisir Barat TA 2022
Perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.375.356.769.
Baca Selengkapnya
Kejari Bireuen
Korupsi Dana SPP, Kejari Bireuen Tahan Ketua BKAD
Sebelumnya penyidikan menemukan dua alat bukti dan barang bukti dugaan korupsi dana PNPM tahun 2019-2023.
Baca Selengkapnya
Kejati Sulsel
Kejari Kepulauan Selayar Terapkan SPBE Sepenuhnya Mulai 1 Januari 2025
Kejari akan mulau menerapkan aplikasi Sistem Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE) dan MySimkari
Baca Selengkapnya
Kasus Korupsi
Kejari Manggarai Tetapkan 2 Direktur PT MMI Sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Perkara `Tong Sampah` Non-Organik
Perbuatan tersangka diperkirakan menyebabkan kerugian negara sampai Rp1,2 miliar
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Tahan Mantan Direktur PT. BIS, Tersangka Korupsi Penyalahgunaan Keuangan Perusahaan
Penetapan tersangka berdasarkan hasil penyelidikan oleh penyidik Kejari Bintan.
Baca Selengkapnya
Kejati Kepri
Kejati Kepri Terima Pelimpahan 12 Tersangka dan Barang Bukti Perkara Narkotika, 10 di Antaranya Oknum Polisi
Kesepuluh oknum polisi tersebut diduga bertindak sebagai penjual barang haram tersebut
Baca Selengkapnya
Kejati NTB
Terendus di Semarang, Kejati NTB Tangkap Eks-Kepala Cabang Bank Syariah Tersangka Korupsi Dana KUR Rp8,2 Miliar
Kejati NTB masih mencari satu orang tersangka berinisial MSL yang sedang dalam pencarian tim penyidik
Baca Selengkapnya
Kejati DKI Jakarta
Kejati DK Jakarta Geledah 5 Lokasi Terkait Perkara Dugaan Korupsi di Dinas Kebudayaan, Temukan Ratusan Stempel Palsu
Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyimpangan kegiatan di Dinas Kebudayaan DK Jakarta dengan nilai anggaran sekitar Rp150 juta
Baca Selengkapnya
kejaksaan RI
Kajati Jatim Ungkap Capaian Kinerja Sepanjang 2024 dari Bidang Pengawasan sampai Pidmil
Kejati Jatim telah memberikan persetujuan restorative justice terhadap 373 perkara selama tahun 2024
Baca Selengkapnya
Kejaksaan Agung
Jaksa Geledah Kantor Bupati Malra Terkait Korupsi Dana Hibah Pembangunan Masjid
Anggaran pembangunan Masjid Nurul Jannah, Ohoi Nerong itu bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malra.
Baca Selengkapnya